Diskusi Lombok Global Institut sorot keberadaan BUMD di Provinsi NTB
Koresponden Koranmerah [Jumat, 14/2/2020]
Lombok Global Institut (LOGIS) menggelar diskusi publik dengan tema ‘BUMD Sakit, Apa Obatnya?’ di Café Palma Kota Mataram, Kamis (13/2/2020).
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik itu antara lain Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, H Ruslan Turmuzi, Dosen Fakultas Hukum Unram, Dr Lalu Wira, Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr Firmansyah dan Ketua Komisi Informasi (KI) NTB Hendriadi.
Dalam paparannya, Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, H Ruslan Turmuzi mengatakan harapan pemerintah Provinsi NTB dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu untuk memberikan kontribusi lebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkatkan. Namun, Ruslan menilai, keberadaan BUMD yang ada di Provinsi NTB tidak ada satupun yang memberi keuntungan, justru menambah beban daerah.
“BUMD harus dikelola secara professional dan penempatan personel SDM nya tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Artinya ada mekanisme fit and proper test yang mestinya harus dilaksanakan secara baik dan professional ketika menempatkan jajaran Komisaris dan Direksi BUMD,” kata Ruslan Turmuzi.
Sementara, Dosen Fakultas Hukum Unram, Dr Lalu Wira mengatakan, untuk dapat berperan optimal BUMD harus diberikan otonomi yang seluas-luasnya dan lepas dari berbagai intervensi kekuasaan.
“Meski tidak bisa dipungkiri berbagai kepentingan ada di BUMD. Oleh karena itu harus diberikan otonomi dan dikurangi intervensi politiknya. Tanpa itu, maka sulit kita harapkan BUMD itu bisa berperan maksimal,” ucap Lalu Wira.
Senada, Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr Firmansyah menyampaikan, kunci menyehatkan BUMD itu adalah dengan melakukan restrukturisasi secara manajemen dan aktivitas.
“Restrukturisasi secara manajemen itu dengan mengedepankan aspek profesionalisme mulai dari Komisaris hingga pada level terbawah harus diterapkan standar bisnis yang kuat,” ujarnya.
“Sementara restrukturisasi aktivitas adalah bagaimana BUMD itu intens membangun kemitraan bisnis yang ruangnya saat sekarang sudah sangat cukup luas,” imbuh Firman.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Hendriadi mengatakan, dalam membangun kepercayaan publik management BUMD harus transparan membuka informasi ditengah masyarakat.
“BUMD jangan takut dengan transparasi. Kalau tidak membuka diri, minimal laporan rugi labanya, investor atau perusahaan mana yang mau masuk? Masyarakat juga tidak akan peduli sebab tidak tahu tentang BUMD itu,” papar Hendriadi.
Direktur LOGIS M. Fihiruddin, S.Pd mengatakan BUMD kedepan harus benar menjadi perusahaan daerah yg bonafite dan dan mampu bersaing dengan perusahaan perusahan swasta swasta hebat yg ada saat sekrang ini. Sudah saatnya PRUSDA ini go publik. Sehingga punya asas manfaat yang jelas buat daerah.
