Mewabahnya virus corona atau Covid 19 di dunia dan khususnya di Indonesia yang kini sudah mencapai angka 510 lebih kasus dengan angka kematian hingga 48 jiwa membuat pemerintah melalui KPU baru baru ini mengeluarkan instruksi untuk menunda tahapan Pilkada. Penundaan Tahapan Pilkada serentak ini membuat Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini terancam molor dari waktu seharusnya pada tanggal 23 September.
Berkaca dari itu, saat ini di Lombok Tengah sendiri sedang melakukan tahapan Pemilihan Kepala Desa. Di satu pihak, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sudah mengeluarkan perintah untuk social distancing atau pengendalian mobilisasi sosial dan dilarang membuat keramaian termasuk menutup tempat hiburan hingga waktu yang belum ditentukan.
Menilik dari ini, maka Pemuda Pancasila Lombok Tengah mendesak Pemda Lombok Tengah untuk menunda tahapan Pilkades demi kemanusiaan.
” Terkait mewabahnya Virus Covid 19 di dunia bahkan di indonesia, maka kami Pemuda Pancasila meminta kepada Pemda Loteng untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak April mendatang dan lebih memilih menyelamatkan nyawa masyarakat daripada resiko dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut,” kata Ketua Majlis Pemuda Pancasila Loteng, M.Samsul Qomar.
Mantan DPRD Lombok Tengah itu menjelaskan, jika Pilkades tetap dilaksanakan, dikhawatirkan penyebaran virus akan semakin masif terjadi. Menurutnya, Bupati Loteng, Suhaili FT harus bertindak cepat. Pilkades bisa dilakukan setelah masa darurat selesai dan tidak akan merugikan negara atau daerah, langkah antisipasi ini penting sebagai upaya penyelamatan yang dilakukan Pemda kepada masyarakat.
” Jika tidak di lakukan maka bupati sebagai kepala daerah harus bertanggungjawab atas keselamatan masyarakat Loteng dari virus corona,” ujarnya.
Ketua APKLI Loteng ini juga meminta agar penyediaan Alat Perlindungan Diri [APD] bagi tenaga medis, polisi dan tentara juga harus diperhatikan,” Pemuda Pancasila sedang berupaya untuk mendapatkan APD sebagai bentuk simpatikemanusiaan kepada pahlawan kita,” katanya.
Pihaknya juga meminta agar aparat bertindak tegas kepada para calon kades dan calon kepala daerah yang berupaya mengumpulkan massa. Karena Pemerintah sudah dengan tegas melarang keramaian dalam kondisi darurat Covid 19 saat ini.
” Kepada kapolres agar ada upaya tegas kepada warga yg tidak taat himbauan pemerintah membuat acara termasuk calon bupati dan wakil bupati untuk sementara tidak mengumpulkan massa atau membuat acara yang mengundang banyak orang. Data kemenkes puncak wabah ini bisa saja pada April dan ini harus kita anstisipasi bersama semua pihak jangan lengah jangan panik tapi tetap waspada,” imbuhnya.
