Koresponden Koranmerah.com

Pemagaran lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur dianggap pemicu konflik antara warga dengan pmerintah daerah setempat.

Sebab, lahan yang dipagari oleh pemerintah daerah dengan melibatkan Satpol PP tersebut selama ini dikuasai oleh puluhan warga. Karena menganggap lahan tersebut tidak masuk dalam bagian kebun raya Lemor.

Menyikapi persoalan tersebut, anggota DPR RI Dapil pulau Lombok, HM. Syamsul Luthfi mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah itu.

“Pemagaran lahan tersebut justru akan memunculkan konflik antara pemerintah daerah dengan warga yang merasa dirugikan,” ungkap Syamsul Luthfi di Selong, Senin (20/4/2020).

Menurutnya, untuk menyelesaikan sengketa lahan di kawasan RTH Petandakan itu, pemerintah daerah hendaknya melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah VIII Denpasar dibawah Kementerian Kehutanan.

Ditegaskan Syamsul Luthfi yang kini duduk di Komisi II DPR RI yang membidangi Pertanian dan Agraria, lahan RTH tersebut merupakan aset pemerintah pusat, bukan milik pemerintah daerah.

BACA JUGA:

Polisi Ringkus Pelaku Curanmor Saat Main Volly di Pantai Awang

Karena itu, lanjut politisi Partai NasDem itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu terutama mengenai tapal batas. Bukan malah menunjukkan sikap arogansi kepada masyarakat. Dan terkesan pemerintah daerah tidak paham aturan.

Syamsul Luthfi menyarankan agar pemerintah daerah lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, ketimbang menerapkan kebijakan yang justeru akan membuat masyarakat semakin resah, terlebih di tengah pandemi Corona saat ini.

“Silakan Pemda dan pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaian sengketa lahan itu, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terlebih yang berkonflik ini adalah pemerintah daerah dengan rakyat,” ujar Syamsul Luthfi.

Untuk saat ini, imbuh Luthfi, sebaiknya pemerintah daerah lebih baik fokus penanganan virus Corona ketimbang menurunkan pasukan Satpol PP melawan rakyatnya sendiri.