Pemerintah Kota Mataram menginisiasi program percepatan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan, untuk menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai Covid-19 di Kota ini.
Selain kontrol terhadap potensi penyebaran Covid-19 akan lebih optimal, pola penanganan berbasis lingkungan juga diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama memerangi pandemi Covid-19.
“Kita sudah membuat skema Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan di Kota Mataram. Targetnya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, dengan pelibatan partisipasi aktif masyarakat terutama di tingkat lingkungan,” kata Walikota Mataram, H Ahyar Abduh, usai rapat koordinasi assistensi program percepatan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan, Sabtu (2/5) di aula Pendopo Walikota Mataram.
Ahyar menjelaskan, dengan pola penanganan Covid-19 berbasis lingkungan, maka semua potensi sumber daya manusia di tingkat lingkungan bisa dilibatkan secara maksimal, terutama untuk memastikan social dan phisycal distancing, imbauan stay at home, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat.
Selain itu sistem pendataan potensi dan pergerakan penyebaran Covid-19 juga akan lebih mudah dipetakan dan ditangani dengan sistem informasi berbasis lingkungan.
“Model seperti ini sebenarnya sudah dilakukan di Kota Mataram. Namun dengan penetapan program percepatan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan, nantinya akan dilakukan lebih masif dan terstruktur. Kita rencanakan launching program ini mulai pekan depan,” jelas Ahyar Abduh.
Menurut Ahyar, Kota Mataram sebagai ibukota NTB dengan penduduk yang heterogen dan arus lalulintas manusia yang selalu tinggi dari sejumlah daerah tentu memiliki potensi penyebaran Covid-19 yang lebih tinggi. Sehingga Pemkot dan Gugus Tugas Kota Mataram harus mempunyai strategi prioritas dalam menekan angka penyebaran Covid-19.
“Tanpa partisipasi dan kedisplinan masyarakat sendiri, maka Pemerintah sehebat apapun tidak mungkin bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 ini. Itu mengapa Pemkot Mataram bertindak cepat menginisiasi program berbasis lingkungan ini, untuk mengakselerasi kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya,” katanya.
Ahyar Abduh memaparkan, saat ini jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Mataram sudah mencapai 82 kasus dengan 12 diantaranya sembuh dan 2 meninggal dunia.
Gugus Tugas Kota Mataram juga sudah berhasil memetakan potensi penyebaran dari beberapa klaster seperti klaster Bogor, Jakarta, dan Gowa. Namun demikian bukan berarti Mataram bisa santai dan jangan sampai lengah. Sebab, saat ini beberapa kasus transmisi lokal juga sudah ditemukan di Kota ini.
“Kita sudah jelas, klaster yang jadi transmiter yang besar sudah dipetakan, dan semua sudah terdata. Tapi karena sudah ada juga tranmisi lokal, maka kita tidak bisa prediksi kecenderungannya. Artinya, potensi bahaya masih ada, sehingga kita harus tetap meningkatkan semangat kewaspadaan kita dan terus kita bekerja,” katanya.
Dari sisi penanganan medis, sejak contact tracing, pemeriksaan RDT, proses isolasi, pengujian sampel swap, hingga penanganan pasien positif, Gugus Tugas Kota Mataram sudah bekerja maksimal.
Pemkot juga sudah menyediakan lokasi isolasi terpadu di Wisma Nusantara dan juga di gedung LPMP. Namun, papar Ahyar, potensi penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat tetap harus diatensi bersama.
“Secara teknis medis Gugus Tugas kita sudah bekerja sangat optimal. Tapi dari aspek kedisiplinan masyarakat untuk jaga jarak, rajin cuci tangan, dan tidak bepergian atau mengunakan masker saat terpaksa bepergian ini masih belum optimal. Padahal potensi penyebarannya justru di saat interaksi masyarakat seperti ini. Karena ini prgogram berbasis lingkungan ini harus kita segerakan, karena lingkungan ini menjadi ujung tombak sekaligus benteng terakhir kita. Jangan sampai jebol,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, tim assitensi program memaparkan tentang beberapa simulasi penyebaran Covid-19 di Kota Mataram, dan skenario-skenario pandemi yang bisa saja terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Tim assistensi yang terdiri dari akademisi, ahli epidemologi, ahli kesehatan, praktisi hukum dan pegiat media massa juga menyampaikan pola penerapan percepatan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan di Kota Mataram, baik dari aspek penanganan medis, hingga aspek sosial, ekonomi, serta aspek hukum.
Koordinator tim assistensi, Dwi Sudarsono SH menjelaskan, secara garis besar, pola berbasis lingkungan ini menempatkan Kepala Lingkungan dibantu kader pemuda, linmas, dan juga kader kesehatan di Posyandu akan melaksanakan pola berbasis lingkungan sebagai sebuah Kelompok Kerja (Pokja).
Tiap lingkungan akan menerapkan sistem portal, dimana tiap titik masuk akan dilakukan pendataan, menerapkan kewajiban cuci tangan dengan sabun atau handsanitizer yang disiapkan. Masyarakat yang keluar masuk lingkungan juga akan tercatat mobilitasnya baik secara kuantitas, maupun zona bepergian.
“Yang keluar masuk juga akan diperiksa suhu tubuhnya mengunakan alat thermoscanner yang disiapkan di posko tingkat lingkungan,” katanya.
Selain itu lingkungan juga melakukan pendataan penduduk setempat terutama penduduk berisiko, untuk memastikan kewajiban isolasi diri bagi warga yang berstatus PPTG, OTG dan ODP yang terdata di lingkungan setempat.
“Jadi lingkungan sebagai ujung tombak untuk memerangi pandemi Covid-19 ini, sementara backup dari masing-masing OPD diberikan sesuai stakeholdersnya. Sehingga dengan pola ini akan jelas siapa berbuat apa, bagaimana melakukannya, dan ada indikator-indikator keberhasilan yang akan dievaluasi tiap pekan,” katanya.
Untuk meningkatkan parsitipasi masyarakat, lingkungan juga menerapkan konsep pemantauan Dasa Wisma. Sehingga ada kelompok-kelompo kecil warga yanng menimal 10 keluarga atau 10 rumah terdekat untuk sama-sama memantau dan saling mengingatkan tentang disiplin terhadap anjuran pemerintah selama pandemi Covid-19 ini.
Menurut Dwi, pola penanganan berbasis lingkungan ini juga akan sangat membantu Pemkot Mataram dalam menangani dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdampak pandemi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa bantuan sosial dan bantuan stimulan untuk masyarakat terdampak bisa lebih efektif efisien dan tepat sasaran. (*)
