Pemerintahan Joko Widodo dinilai telah gagal mengantisipasi terjadinya PHK massal di saat pandemik Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial.
Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun yang miris melihat jutaan pekerja di-PHK di saat kebutuhan rumah tangga sedang meningkat saat wabah.
“Pemerintah gagal mengantisipasi terjadinya PHK. Kebijakan antisipatifnya tidak menyentuh pada solusi jitu. Tentu pengangguran akan terus bertambah akibat PHK,” ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).
Dengan bertambahnya pengangguran, maka angka kemiskinan juga bertambah dan memungkinkan berdampak pada munculnya kejahatan.
“Apalagi 30 ribu narapidana telah dibebaskan dan cenderung 20-30 persen dari mereka kambuh berbuat jahat. Dalam situasi yang kemiskinan bertambah dan kejahatan bermunculan, memungkinkan konflik sosial terjadi, bahkan amuk masa atau kerusuhan bisa saja terjadi jika antisipasinya tidak efektif,” jelas Ubedillah.
Menurut pandangan Ubedillah, banyak faktor dominan yang menyebabkan konflik sosial, di antaranya perebutan resource.
“Misalnya perebutan akses sumber kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat terganggu, seperti kebutuhan beras, gula, telur, dan lain-lain terjadi kelangkaan. Situasi ini jika tak terkendali sangat mungkin memunculkan penjarahan, amuk masa dan kerusuhan,” sambungnya.
“Oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan strategi jitu untuk mengantisipasi situasi tersebut,” pungkasnya.[politik.rmol.id]
