Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memperhatikan Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di wilayah NTB untuk menyongsong rencana pemerintah yang akan menerapkan “new normal” di sejumlah daerah di Indonesia.
Ketua F-PKB DPRD NTB, H Lalu Hadrian Irfani meminta agar Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda Kabupaten/Kota se-NTB agar memberikan perhatian pada Ponpes di tengah desakan dari para wali santri, agak segera melaksanakan proses belajar mengajar.
“Kami meminta pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTB untuk membantu sarana dan peralatan kesehatan pada pondok pesantren agar pada saat melaksanakan kembali proses belajar mengajar dapat memenuhi ketentuan protokoler kesehatan di tengah pandemi virus Covid-19,” kata Hadrian, yang juga Ketua DPW PKB NTB, Kamis (28/5) di Mataram.
Menurutnya, PKB secara terpusat menyambut baik wacana new normal yang digagas pemerintah pusat. Meski begitu, ia berharap pasca diterapkannya new normal, masyarakat tetap mengikuti imbauan dan arahan dari pemerintah.
“Dan yang terpenting baik pemerintah pusat atau daerah perlu memberikan perhatian serius atas aktivitas pendidikan di pondok pesantren menjelang diterapkannya kebijakan normal baru atau new normal di tengah wabah virus corona ini,” terang Hadrian.
Hadrian mendorong agar Ponpes diberikan bantuan untuk melaksanakan protokoler kesehatan dalam bentuk tempat cuci tangan, masker untuk santri dan tenaga pengajar, bantuan hand sanitizer serta bantuan alat pengukur suhu tubuh.
“Dan juga bantuan pemeriksaan kesehatan, rapid test bagi santri dan tenaga pendidik untuk memastikan semua santri tidak terjangkit virus Corona,” katanya.
Dia mengungkapkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengambil sejumlah langkah untuk mempersiapkan Pondok Pesantren menyongsong tahap New Normal Covid-19 yang akan diterapkan pemerintah.
Ketua Umum PKB H Muhaimin Iskandar juga sudah meminta para Pimpinan dan Anggota Fraksi PKB DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mulai mendukung persiapan-persiapan yang dibutuhkan.
Melalui surat tentang Instruksi Memperjuangkan Kelangsungan Pesantren Dalam Masa New Normal Covid-19, Cak Imin menyampaikan sejumlah hal teknis yang harus segera dilakukan di tingkat pusat dan daerah.
Cak Imin menegaskan, arah kebijakan pemerintah yang akan menerapkan konsep kehidupan new normal (kenormalan baru) yaitu penerapan pola hidup baru untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 hingga ditemukannya vaksin penangkal Covid-19.
Menurutnya, posisi pesantren menjadi sangat strategis dan vital. Secara nasional saat ini ada sekitar 28 ribu Pondok Pesantren di Indonesia. Di mana dalam 28 ribu Pesantren itu terdapat 18 juta santri dan 1 juta pengajar.
“Selain itu, ada jutaan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren yang saat ini juga mendesak agar pesantren dapat kembali memulai proses kegiatan belajar mengajar,” kata Cak Imin dalam surat tertanggal 25 Mei 2020 tersebut.
Cak Imin menilai untuk memenuhi kebutuhan itu, perlu adanya alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk pesantren selama masa new normal.
Terkait instruksi tersebut, Ketua DPW PKB NTB H Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya sudah menerima surat dan mulai mengkonsolidasikannya.
“Sejumlah instruksi itu antara lain meminta ada Fraksi PKB berkoordinasi intensif dengan PWNU, PCNU, RMI dan para masyayikh pengasuh pesantren di daerahnya masing-masing. Terutama untuk melakukan pendataan persiapan dan kesiapan serta kebutuhan pesantren dalam menjalani masa new normal Covid-19,” kata Hadrian.
PKB NTB juga akan memelopori dan mengawal ketat pengalokasian anggaran khusus yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada pesantren untuk menjalani masa new normal dalam bentuk penyediaan sarana belajar, sarana kesehatan dan pemenuhan ketahanan pangan.
“Kita juga akan mendorong Pemerintah Daerah untuk membantu pesantren mempersiapkan diri menghadapi masa new normal sekaligus mengawal kebijakan tersebut hingga tingkat implementasinya,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki tatanan kehidupan baru (new normal). Masyarakat diminta berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19.
“Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri. Kita lawan Covid-19 dengan ke depankan dan mewajibkan protokol kesehatan ketat,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.
