Pemuda Pancasila Lombok Tengah menyayangkan pernyataan Gubernur NTB perihal adanya isu miring perihal proses pembangunan sirkuit.
Apa yang diutaraka Gubernur di media menurut Pemuda Pancasial untuk menutupi dirinya yang tidak konsen dalam membela hak hak rakyat.
” Kami melihat masih ada lahan yang belum dibebaskan oleh ITDC dan ini tidak boleh disembunyikan apalagi segaja dikaburkan untuk kepentingan tertentu,” kata ketua PP Loteng, M.Samsul Qomar.
Menurut mantan anggota Dewan ini, padahal semua terbuka, proses pembebasan lahan belum selesai, semua ada data bahkan ada SK Gubernur TGB Zainul Majdi terkait masalahan lahan tersebut.
” Tahun 2015 proses pembebasan lahan berjalan meski dengan apa adanya namun bisa jalan tapi pada pemerintahan Gub Zulkiflimansyah saat ini kok tidak di lanjutkan malah terkesan disembunyikan,” sergah pria yang kerab dipanggil MSQ ini.
Menurut MSQ, Pihak pusat presiden, Menteri BUMN dan Menpar harus segera melakukan intervensi terhadap kasus ini,” Jangan dia gubernur ini pernyataan isu ini digiring karena ada maunya ya jelas mau kita rakyat jangan di “ rampok “ dan segera dibayar hak-haknya yang belum diterima,” katanya.
Dijelaskna MSQ, Sebenarnya masyarakat sangat mendukung pembangunan pariwisata di Loteng sekaligus sirkuit motoGP tersebut, Namun Gubernur diminta abaikan hak-hak rakyat di dalamnya dengan dalih dan dalil.
” Kami mendukung upaya salah satu legislator RI HM Syamsul Lutfhie untuk segera di selesaikan masalah lahan ini, bahkan keikutsertaan Polda NTB sebagai pihak tengah membantu proses pembayaran sisa yang belum sangat kami apresiasi. Silahkan pak kapolda bantu proses penyelesaian lahan yang belum ini agar rakyat tidak main hakim di bawah dengan terus menerus melakukan perlawanan dengan menghadang proses pengukuran dan pengerjaan lahan terutama jalur sirkuit,” katanya.
Jika ini tidak selesaim, MSQ menyatakan akan ada terus perlawanan dari pemilik lahan dengan terus bertahan melakukan penghadangan bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan jika ITDC memaksakan kehendak.
” Jadi baiknya Gubernur dan Bupati memiliki kepekaan yang tinggi serta kembali menjalankan SK Gub Zainul Majdi atau membuat SK baru menganulir SK tersebut jika menurut pak Gubernur Zulkiflimansyah keliru. Pemimpin harus memberikan contoh bukan melontarkan dalil dalil kalau rakyat itu ada maunyalah ya mereka mau haknya di bayar itu saja, ” katanya.
” Saya mau ingatkan masyarakat selatan itu malu mengakui sesuatu yang bukan miliknya apalagi masalah tanah mereka tidak akan ngaku ngaku kalau bukan miliknya, kecuali ada mafia tanah ya, jadi yang belum di bayar lahannya saat ini harus segera di selesaikan ga usah dipolitisir lagi, ” pungkasnya.
