Pembentukan Panitia Khusus [Pansus] Covid 19 di DPRD Lombok Tengah terus bergulir. Hari ini, pimpinan DPRD Lombok Tengah memberikan rekomendasi untuk dibentuknya panitia khusus sesui aturan yang sudah ditentukan dalam kelembagaan dewan.
” Tadi saya sudah tanda tangan rekomendasi untuk pembentukan pansus, nanti akan ditindaklanjuti di Banmus kemudian pembentukannya lewat Rapat Paripurna,” kata Ketua DPRD Lombok Tengah, Muhammad Tauhid, [4/6/2020].
Dijelaskannya, Pembentukan Panitia Khusus ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh sebagian besar fraksi di DPRD Lombok Tengah. Sehingga pihaknya mesti mengakomodir aspirasi yang berkembang dari fraksi.
” Artinya kita disini memiliki kewenangan sesui dengan tugas fungsi kita. Kita ingin melakukan pengawasan dan penguatan terhadap gugus Tugas Covid 19 bentukan Pemda. Kalau pembentukan Pansus ini dianggap dibutuhkan, kenapa tidak,” kata politis Gerindra ini.
Sementara itu pengagas Pansus Covid 19, Lege Warman menyatakan dari 9 fraksi, hanya Fraksi Golkar dan Gerindra yang tidak memberikan dukungan terhadap pembentukan Pansus ini.
” Sebenarnya Gerindra sudah ikut tanda tangan kemaren, tapi karena ada pertimbangan apa mungkin ya tarik dukungan. Tapi mungkin ndak enak sama pak Wabup ya sehingga Golkar dan Gerindra yang tersisa, tetapi secara umum temen temen setuju terkait dengan adanya Pansus ini,” kata anggota Fraksi PBB ini.
Lebih lanjut dijelaskan Lege, dalam minggu depan ini, Pansus sudah terbentuk dan bekerja. Ruang lingkup kerjanya secara menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan Covid 19 di Lombok Tengah.
” Ada yang bilang hanya masker, tidak. Semua pokok kita akan dalami, Informasi akan kita serap semua,” katanya.
Salah satu contoh kata Ketua DPC PBB Loteng ini, dalam rapat Banggar hari ini dengan TAPD, dewan baru tahu bahwa dana Realokasi refocusing untuk penanganan Covid 19 mencapai Rp.148 Milliar.
” Katanya baru Rp.36 Milliar yang terpakai. Ini juga perlu kita dalami kemana anggaran itu,” pungkasnya.
