Wahana Lingkungan Hidup [Walhi] NTB mengemukakan kondisi hutan di NTB yang dalam keadaan rusak parah. Walhi menyebut kerusakan Hutan di NTB sudah pada tahap mengkhawatirkan. Walhi mencatat setiap tahun terjadi kerusakan hutan akibat pembalakan dengan berbagai kepentingan yang terus menggusur luasan hutan NTB.
” Sedang darurat lingkungan Kenapa saya bilang ada di berada di titik nadir karena 800000 hektar hutan kita sudah rusak nyaris itu tersisa sekitar 20% dengan laju kerusakan setiap tahun 1, 4% maka kita prediksi 10 tahun kedepan jika tidak ada upaya yang maksimal maka hutan di NTB akan habis dan sangat berdampak pada kehidupan lebih dari 4 juta masyarakat di pulau Lombok ini misalnya ke dalam kelompok dan 6 juta politik masyarakat yang NTB, ” terang Direkur Walhi NTB, Murdani dalam keterangan persnya di sela sela perayaan HUT Walhi ke 40 dan Walhi NTB yang ke 32 di Mataram, [15/10/2020].
Akibat kerusakan hutan ini berpangaruh pada mata air yang terus mengering. pusat pusat mata air di NTB mengalami penyusut yang drastir. Hal ini mengindikasikan jika telah terjadi kerusakan lingkungan yang kian parah. Bahkan kedepan yang terjadi adalah akan adanya perang yang disebut dengan Water War, perang air karena limitnya sumber mata air.
” Tidak ada upaya melakukan pemulihan sumber sumber mata air maka kita akan dihadapkan pada istilah water War itu. jadi ahli air dunia itu sudah memprediksi bahwa di atas tahun 2025 itu akan terjadi water War tadi perang karena air, air untuk air minum juga untuk pertanian dan lain sebagainya karena di ke depan itu kan kita kan ada dua krisis yang sangat berhubungan erat krisis air dan krisis pangan, ” terang Dani.
Walhi sendiri, kata Dani, sedang terus berupaya tetap konsisten untuk menyuarakan pelestarian lingkungan. baik melalui kampanye maupun aksi nyata berupa penanaman pohon di sejumlah titik di NTB, bahkan dalam rangka ulang tahun Walhi yang ke 40 dan Walhi NTB yang ke 32, Walhi sudah menyiapkan setidaknya 20 ribu bibit pohon untuk ditanam.
” Oleh karena itu temen-temen walhi ini kemudian mulailah bicara kita soal tidak bicara hanya tak kuasa, tata kelola, data konsumsi, juga bicara tata produksi sehingga kita juga sebenarnya bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang kita miliki yang sudah semakin berkurang ini tentu dengan cara dengan secara maksimal termasuk juga melakukan upaya upaya mitigasi belum lagi kita dihadapkan pada perubahan iklim,” katanya.
Walhi menilai sejauh ini Pemerintah provinsi NTB dan Kabupaten kota tidak benar benar serius membendung dampak buruk kerusakan hutan hutan ini. Alhasil, berbagai program pelestarian lingkungan tidak berjalan dengan baik bahkan cendrung terabaikan.
” Gubernur NTB sendiri masih bicara di atas kertas, tidak ada yang dilakukannya,” sergah Walhi.
Dalam rangka HUT Walhi sendiri mengambil tema perluas Konsolidasi, pulihkan demokrasi untuk keadilan ekologis. Dengan tema ini Walhi mengajak kepada semua pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup baik masyarakat, TNI-Polri, politisi, birokrat, pengusaha, mahasiswa hingga pelajar.
” Teman-teman Walhi mengajak kepada publik masyarakat banyak kawan-kawan media untuk tidak bosan terus melakukan kampanye penyelamatan lingkungan ini tanpa tanda kutip tanpa kepentingan politik yang hari ini orang bicara Pilkada Dapil pemilihan Gubernur legislatif dan sebagainya, tapi kita bicara soal keberlanjutan lingkungan yang kita inginkan adalah mensejahterakan kehidupan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa bicara kelompok kepentingan tertentu Kita,” pungkasnya.
