Delapan Tahun Berturut-turut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerima piagam penghargaan dan plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, dalam hal ini Syarwan, Kamis (22/10).
Kakanwil NTB, Syarwan dalam sambutannya menyampaikan, Loteng mendapatkan prestasi tertinggi dengan meraih penghargaan WTP selama 8 tahun berturut-turut atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang ada.
“Menteri Keuangan tentu tidak sembarangan dalam hal menentukan daerah yang pantas menerima penghargaan WTP. Itu sudah sesuai ketentuan dan berdasarkan pertanggungjawaban yang jelas. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” harapnya.
Ditegaskan, hal yang menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana laporan kinerja yang menjadi tuntutan masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Dengan sinergitas yang tinggi ini mampu membantu pemerintah meraih prestasi penghargaan WTP. Ibu Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengapresiasi setinggi-tingginya,” ungkapnya.
Diharapkan, semoga tahun 2020 ini Loteng mencapai nilai WTP yang lebih baik lagi meski sedang dilanda pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pengalihan anggaran untuk Covid-19.
“Pandemi ini menuntut Pemerintah Pusat meminta masyarakat stay at home. Meski begitu, sampai dengan saat ini Covid-19 belum juga bisa di rem. Perusahaan besar masih bisa menggaji karyawan, namun beda halnya dengan perusahaan kecil yang mengharuskannya PHK karyawan yang mengakibatkan jual beli menurun,” paparnya.
Disampaikan, sejauh ini pemerintah telah menggelontorkan 265 triliun untuk kesehatan, ekonomi dan sosial. Pemerintah menggelontorkan dana subsidi bunga melalui KUR.
“Di NTB digelontorkan 2,7 triliun untuk membantu UMKM. KUR dibayar pemerintah. Peminjaman tidak dibebani bunga,” jelasnya.
Kebijakan dari pemerintah berupa super mikro mulai 500 sampai 10 juta tanpa bunga. Kemudian untuk UMKM diberikan 2,4 juta yang memiliki makismum tabungan 2 juta di bank.
“Dengan adanya bantuan KUR ini diharapkan semua sektor, terutama sektor pertanian bisa dioptimalkan,” harapnya.
Namun, lanjutnya, masyarakat harus disosialisasikan terkait bantuan pinjaman tersebut. Ditengah masyarakat masih ada yang menganggap KUR merupakan bantuan pemerintah yang tidak perlu diganti.
“Dengan adanya bantuan pemerintah ini jangan disimpan. Masyarakat harus hemat belanja agar ekonomi bergeser,” terangnya.
Sementara, Bupati Loteng, HM. Suhaili, FT, menuturkan penghargaan ini merupakan support bagi pelayan masyarakat Loteng. Apapun kondisinya tetap bersyukur. Apa yang diserahkan hari ini jangan sampai membuat jumawa atau puas diri yang berlebihan.
“Perlu digaris bawahi, bagaimana output atau muara ditengah masyarakat sehingga kemaslahatannya bisa dirasakan. Saya mewakili jajaran masyarakat Loteng sangat mengapresiasi seluruh jajaran pelayan masyarakat. Atas kerja keras, sinergitas dan kekompakan instansi yang ada maka prestasi ini bisa diraih,” seru Suhaili.
Menurutnya, semua ini merupakan karunia dari Allah. Dua plakat diserahkan selama 8 tahun berturut-turut. Awalnya, bersamaan dengan Sumbawa pada tahun 2013 lalu. Pihaknya mengaku masih sangat membutuhkan arahan, bimbingan, dan petunjuk. Sehingga apa yang disampaikan Kakanwil NTB tadi meski singkat namun membuka pengetahuan bahwa begitu besarnya perhatian Pemerintah yang dihajatkan seluasnya demi kemaslahatan masyarakat.
“Kami akui masih ada kendala di tengah masyarakat. Bank banyak yang jera memberikan pinjaman. Kredit tidak bisa dikembalikan. Untuk itu, masyarakat perlu diberikan bimbingan,” tuturnya.
Diakui Bupati dua periode itu, Predikat WTP ini adalah picuan untuk terus meningkatkan kinerja. Mengingat, banyak temuan yang harus dibenahi.
“Kami bersyukur atas penghargaan ini. Ini adalah picuan kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Apa yang masih kurang menjadi tantangan yang harus dibenahi,” pungkasnya.
