Terhadap pembentukan Tim Penyelesai Lahan KEK Mandalika yang dibentuk Gubernur NTB, selain mendapat kritikan dari pakar hukum Unram Prof Sudiarto, kini Pemuda Pancasila angkat bicara memberikan sorotan tajam.
Pemuda Pancasila menilai Tim penyelesai Lahan KEK Mandalikan bentukan Gubernur tidak berpihak pada kepentingan warga, justru sebaliknya berpotensi menguntungkan ITDC karena dinilai tidak independen.
” Kami melihat pemerintah dalam hal ini tim yang dibentuk melakukan kesewenang wenangan terhadap warga masyarakat pemilik, hal itu terlihat dari indikasi Tim independen yang tidak independent,” kata Ketua MPC Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar.
Menurut pria yang kerab dipanggil MSQ itu, indikasi tim tersebut tidak independen dapat dilihat dari sumber pembiayaan yang disediakan oleh ITDC sendiri. padahal ITDC adalah bagian yang bersengketa dengan warga. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa tim tersebut sarat kepentingan dan tidak akan berlaku adil dalam penyelesaian sengketa lahan.
” Sekali lagi ada tim yang dibiayai oleh pihak yang bersengketa ini kan tidak masuk di akal dan gaya “tipu tipu” saja kok bisa modalnya dari ITDC,” sergahnya.
” Jadi selama ini pak gub turun ke masyarakat seolah olah peduli sama rakyat hanya pencitraan saja bukan dari hati yang paling dalamnya sekedar nampak di publik saja,” tambah mantan dewan Loteng ini.
MSQ melanjutkan harusnya proyek MotoGP KEK ini tidak boleh mengorbankan hak hak rakyat kecil, jika ini tetap dilakukan maka Gubernur sudah antipati terhadap hak hak rakyatnya sendiri dan ini menjadi catatan sejarah kelam pemerintahannya.
” Kami juga melihat Tim ini bekerja kurang profesional dan tertutup karena yang mereka minta hanyalah bukti kepemilikan dari masyarakat sementara bukti alas HPL ITDC tidak berani mereka buka ke publik, karena selama ini beralasan HPL masyarakat tidak di perkenankan membuat alas hak seperti sertifikat dan ini tentu tindakan kesewenang wenangan yang di pertontonkan BUMN kepada rakyat kita,” tandasnya.
Lebih lanjut, Pemuda Pancasila meminta Presiden Jokowi tidak lantas percaya terhadap laporan bawahannya karena soal tanah ini masih berlanjut sebelum ada win win solusi untuk rakyat pemilik lahan.
” Kita hidup di negara ini bukan untuk ditindas oleh penguasa tapi dilindungi , percuma anda semua mencitrakan diri peduli pada rakyat tapi kenyataan rakyat tidak bisa hidup dan makan yang layak di tanahnya sendiri,” pungkasnya.
