Rektor Universitas Islam Al-Azhar, Dr. Ir Muh Ansyar saat menerima kunjungan tim DKPP Pusat diwakili, Kabag Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian, Dr Aries Munandar didampangi Kasubbag Kerjasama, Helty M Lengkong, mengucapkan selamat datang kepada utusan DKPP.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI berkunjung ke Kampus Universitas Islam Al-Azhar, untuk menindaklanjuti Kerja Sama tentang penguatan demokrasi dan integritas pemilu di indonesia.
Kerja sama DKPP dan Universitas Islam Al-Azhar sendiri meliputi enam hal, yaitu riset (penelitian/ kajian), seminar, kuliah magang (praktek kerja), produksi dan publikasi karya ilmiah, pendampingan, dan narasumber (pengajar tamu).
Rektor Universitas Islam Al-Azhar, Dr. Ir Muh Ansyar saat menerima kunjungan tim DKPP Pusat diwakili, Kabag Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian, Dr Aries Munandar didampangi Kasubbag Kerjasama, Helty M Lengkong, mengucapkan selamat datang kepada utusan DKPP.
“Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun DKPP dengan Unizar guna menguatkan demokrasi dan pemilu di Indonesia. Terlebih di NTB, ada Tujuh Kabupaten/kota akan menyelenggaraan Pilkada, sehingga sangat penting Kampus dilibatkan dalam hal penguatan demokrasi itu,” ungkapnya, Senin 26 Oktober 2020, di Rektorat Unizar, Mataram.
Ansyar berharap kerja sama ini dapat memberi manfaat kepada kedua belah pihak dan Indonesia yang lebih demokratis. “Kamu sangat mengapresiasi kerja sama ini dan berharap kerja sama ini dapat diaplikasikan pada hal konkret yang mendorong penguatan demokrasi dan pemilu di Indonesia terutama di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Hukum, Kerjasama dan Kepegawaian, Dr Aries Munandar menyampaikan bahwa, DKPP terus berusaha membuka kerjasama dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah centre orang-orang intelektual, dan harapan mahasiswa juga generasi penerus bangsa menjadi orang intelek.
“Kami menyasar perguruan tinggi supaya mahasiswa dan masyarakat mengetahui tugas dan fungsi DKPP,” kata dia.
Aries mengaku, awalnya tahun 2020 ini, DKPP ingin membuka kerjasama dengan 40 perguruan tinggi, tapi karena kondisi Covid-19 sehingga di izinkan sebayak 13 perguruan tinggi, salah satunya yakni Universitas Islam Al-Azhar dan fokuskan di daerah yang ada Pilkada.
“Kami tidak melihat apakah perguruan tinggi itu Negeri ataupun swasta. Yang jelas, kehadiran DKPP ingin memberikan pemahaman bagi calon intelektual ditataran perguruan tinggi tentang pemilu,” ujarnya.
Aries Munandar menegaskan, masalah etika pemilu dan demokrasi itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu melainkan semua lapisan sehingga sangat berat dijalankan tanpa keterlibatan kampus.
Menurutnya, pesta demokrasi di Indonesia lebih menekankan pada aspek-aspek kompetisi, sehingga dalam praktiknya cenderung mengejar kemenangan dan berimbas pada mahalnya biaya politik.
“Oleh karena itu harus lebih berbasis pada kampus supaya pemilu dan pilkada lebih bermartabat,” tutupnya.
Terakhir, Aries berpesan kepada pihak Unizar yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama seperti Webinar nasional bertema “penguatan demokrasi dan integritas pemilu” supaya mempersiapkan diri. (*)
