Koresponden Koranmerah.com
Mewabahnya Pandemi Covid 19 Sejak awal Maret lalu telah memberikan dampak ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Bukan saja bagi kesehatan, tapi juga perekonomian masyarakat yang terhenyak akibat pandemic yang berkepanjangan.
Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat langsung bergerak cepat, baik dalam penanganan kesehatan korban pandemi, tapi juga penanganan di sector perekonomian yang tidak kalah pentingnya.
Gagasan yang muncul dengan cepat menangani dampak ekonomi di NTB yakni pemberijan Jaring Pengaman Sosial Gemilang [JPS Gemilang] NTB. Program ini berlangsung selama 3 tahap dengan menyasar 105.000 KK Untuk tahap pertama, 125 ribu KK untuk tahap kedua dan 120.000 KK untuk tahap ketiga.
Adapun Bantuan yang diberikan berupa Paket Sembako dan Paket Masker Plus Suplemen yang isinya 10 Kg Beras, 20 Butir Telur, 1 Liter Minyak Goreng, Produk Olahan Ikan dalam hal ini Abon Ikan, 3 Masker Non Medis, 100 gr Susu Kedelai/Serbat Jahe, Sabun Cair/Batang, Minyak Kayu Putih dan Teh Daun Kelor.
“ JPS yang disalurkan tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat miskin dan terdampak Covid-19, namun dapat sekaligus membantu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat agar tetap berdenyut,” kata Gubernur NTB, Zukliflimansyah ditemui disela-sela kesibukannya yang pada di Kantor Gubernur NTB, Sabtu.
Gubernur menyatakan JPS Gemilang adalah salah satu upaya masif yang dilakukan oleh Pemprov guna menghadapi terjangan dampak covid 19 di sector perekonomian. Peluncuran dilakukan pertama kali pada 16 April 2020 lalu.
Saat itu, peluncuran perdana JPS Gemilang itu ditandai dengan pemberian secara simbolis paket JPS Gemilang yang berisi beras 10 Kg, telur 20 butir, minyak goreng 1 liter, Susu Kedelai, Minyak Kayu Putih, Sabun, Teh Kelor, dan Masker, oleh Gubernur-Wakil Gubernur NTB kepada Kepala Kelurahan Abian Tubuh Barat Kota Mataram dan Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) NTB.
“Paket JPS Gemilang ini, isinya hampir seluruhnya merupakan produk IKM dan UMKM kita sendiri di NTB. Harga-harganya jelas lebih mahal dibanding barang produksi pabrik-pabrik besar. Bukan karena kita Mark up harganya. Tapi karena diolah langsung dengan peralatan seadanya dan penuh ketelatenan. Tapi dari sinilah akan ada transfer knowledge dengan nilai intrinsik yang mahal,” terang Gubernur.
JPS Berkah Bagi Industri Kecil di NTB
Untuk itu, Gubernur NTB memastik seluruh isi paket dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang berisi produk-produk UKM lokal yang berasal dari kabupaten/kota se-NTB. Harapanya agar JPS yang disalurkan tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat miskin dan terdampak Covid-19, namun dapat sekaligus membantu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat agar tetap berdenyut.
Bang Zul sapaan akrab Gubernur mencontohkan beberapa penyedia produk seperti beras atau bahan pokok lain dapat saja langsung dibeli dari daerah bersangkutan dan didistribusikan sebagai paket JPS Gemilang. Sehingga perlu ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk memudahkan distribusi maupun menginventarisir produk apa saja yang dihasilkan oleh UKM di setiap daerah yang dapat diserap sebagai bagian dari paket JPS Gemilang.
“Dengan begitu kita akan punya peta industrialisasi kabupaten/kota penghasil produk tertentu untuk dapat dikembangkan. Tujuan utama JPS Gemilang selain pemberian bantuan sosial, juga bukan pada volume atau kuantitas produk yang diterima masyarakat, tetapi bagaimana agar semakin banyak UKM yang terlibat berpartisipasi untuk mengisi produk dalam paket JPS Gemilang ini, ini yang semakin baik. Maksimalkan dulu UKM lokal baru kemudian produk luar”, jelas Bang Zul.
Dipuji Sebagai Terobosan Cerdas
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mendapat apresiasi atas keberhasilannya menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 di NTB. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat terdampak, dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai peluang memberdayakan komoditi produksi UMKM lokal untuk dibagikan kepada masyarakat.
Langkah berani Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ini menuai pujian dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI dan Menteri Dalam Negeri RI, saat kegiatan Kunjungan Kerja Mensukseskan Pilkada Serentak 2020, Pendisiplinan Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat ketika kunjungan Menkopulhukam pada tanggal 21 Juli 2020 lalu.
Di depan 5 kepala Institusi negara tersebut, Gubernur Doktor Zul sapaan akrabnya, bercerita bahwa sebelum resmi memerintah, NTB telah dilanda Gempa. Dengan kerja keras bersama dengan TNI/ POLRI dan seluruh elemen, secara bertahap dapat membangun 240 Ribu Rumah Tahan gempa (RTG) . Pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Bahkan pariwisata kembali bergeliat.
“Kami tidak pesimis, namun optimisme untuk bangkit kembali terus menggelora,” ujar Gubernur lulusan Harvard tersebut.
Lebih lanjut, Pesan Presiden RI ini lanjut Doktor Zul, ada 2 hal penting yang harus dilakukan, yang pertama semaksimal mungkin semua kepala daerah harus mencegah penularan Covid-19 dan yang kedua menanggulangi dampak ekonominya.
“Jangan sampai kita terlampu serius memikirkan Corona namun tidak memikirkan dampak ekonominya,” kata Doktor Zul.
Intruksi Presiden langsung ditindaklanjuti dengan tanggap oleh Pemrov. NTB dengan membagi 2 tim tugas, yaitu persoalan kesehatan serta hal teknis lainnya dipimpin Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah, sementara untuk mengantisipasi persoalan ekonomi dan dampak sosial ditangani Gubernur NTB sendiri.
Kerjasama dan sinergi untuk memutus matarantai penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan dikendalikan. Tersisa Kota Mataram dan Lombok Barat yang masih menjadi zona merah, namun masih terkendali dengan koordinasi bersama antara Forkopimda Provinsi dan Kota Mataram serta semua pihak.
Dampak lain juga Keberhasilan Provinsi NTB dalam penyerapan dan realisasi APBD di atas angka serapan nasional, tidak terlepas dari kebijakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk menggunakan produk UMKM dan IKM lokal pada Program JPS Gemilang dan penanganan pandemi Covid-19.
‘’Langkah tegas dan cerdas duet Gubernur Zul dan Wagub Ummi Rohmi memberdayakan UMKM dan IKM lokal di NTB di masa pandemi mengantarkan NTB meraih urutan ke dua terbaik se-Indonesia dalam realisasi APBD setelah setelah DKI Jakarta,’’ ujar Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat menjadi narasumber pada “Bincang-bincang Fiskal dan Percepatan Penyerapan Anggaran Semester II Tahun 2020” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, Kamis, 16 Juli 2020 di Mataram.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi NTB yang sudah memenuhi angka 44 persen atau Rp2,3 triliun dari Rp5, 607 triliun APBD Murni. Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan terkoreksi Rp600 miliar, juga akibat dana transfer yang mengalami penurunan. PAD juga terkoreksi, sehingga dilakukan refocusing dan relokasi untuk tiga program utama.
‘’Penyerapan APBD 44 persen ini melebihi angka penyerapan target nasional sebesar 40 persen,’’ sebutnya.
Menurut Sekda, kebijakan Stimulus Ekonomi JPS Gemilang yang menggunakan produk UMK dan IKM lokal di NTB merupakan salah satu faktor kunci dalam serapan anggaran APBD. Menggunakan produk lokal UMKM dan IKM NTB untuk dibagikan kepada masyarakat melalui JPS Gemilang, melahirkan inovasi dan inspirasi baru yang menjadi titik tumpu dalam pemberday ekonomi masyarakat.
Penggunaan dana stimulus ekonomi untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan IKM dinilai tepat. Perangkat daerah digerakan memfasilitasi pemberdayaan dunia usaha agar roda ekonomi terus bergerak. Pemberdayaan yang melibatkan banyak UMKM dan IKM di NTB mampu melahirkan kluster-kluster dunia usaha sehingga memudahkan pemerintah daerah memetakan potensi SDA dan SDM untuk keberlangsungan usaha masyarakat.
Ditambahkannya, produk lokal diserap oleh pemerintah dengan membeli hasil produksi untuk dibagikan melalui program Jaring Pengaman Sosial. Sehingga masyarakat tetap produktif walau dalam kebijakan stay at home.
‘’Sebenarnya ini langkah yang berani dan masyarakatpun tersenyum, itu rohnya,’’ ujarnya.
Selain itu, upaya cepat dalam menangani dan memutus mata rantai menyebaran Covid-19 di berbagai sendi kehidupan juga salah satu faktor dalam penyerapan anggaran.
Memasuki kenormalan baru, sektor pariwisata yang paling terdampak perlahan mulai menemukan jati dirinya untuk kembali bangkit melalui slogan NTB “Nurut Tatanan Baru”. Destinasi wisata di wilayah zona kuning dan hijau secara bertahap dibuka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
‘’Ini upaya pemerintah daerah mengembalikan keadaan dan citra ekonomi serta sektor lain sebagai upaya terus mengembalikan keadaan sehingga serapan dan realisasi APBD Anggaran Semester II Tahun 2020 memenuhi target,’’ ujar Sekda.
Selain itu, ia berharap sinergi dan kerjasama seluruh pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lainnya di NTB akan merealisasi Percepatan Penyerapan Anggaran Semester II Tahun 2020.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Syarwan, SE., MM memuji capian serapan anggaran APBD Pemerintah Daerah dan lembaga vertikal lainnya yang secara umum di NTB lebih dari angka 44 persen.
“Capian serapan anggaran di NTB hingga Juni 2020 baik itu Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, Satker dan Kementerian sangat bagus,” kata Syarwan.
Menurutnya, Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/Mk.02/2020 tertanggal 16 April 2020, bahwa pencairan belanja satker di KPPN hanya diutamakan penanggulangan dampak Covid-19, stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lainnya, serta pembayaran belanja pegawai dan operasional perkantoran.
Efek domino pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada empat aspek. Kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Sosial dengan berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Kemudian efek ekonomi yang menyebabkan kinerja ekonomi menurun tajam dan keuangan yang menyebabkan volatilitas dan gejolak di sektor keuangan.
Selain itu ia juga menguraikan, hingga akhir bulan Juni 2020, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB juga melakukan monitoring pada realisasi belanja seluruh satuan kerja di wilayah NTB. Realisasi belanja memberikan dampak ekonomi yang positif terhadap masyarakat.
Diapresiasi Warga NTB
Warga Nusa Tenggara Barat mengapresiasi program bantuan Jaring Pengaman Sosial Gemilang yang diluncurkan Pemerintah Provinsi NTB dalam membantu masyarakat terdampak COVID-19.
Kepala Desa Loyok, M Rosyidi, mengaku mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Terlebih lagi, Desa Loyok menjadi lokasi peluncuran JPS Gemilang tahap III yang dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah.
“Harapan kami kepada masyarakat, semoga dengan JPS Gemilang ini semangat untuk hidup, semangat untuk kerja bisa ditingkatkan,” katanya, Selasa.
Kunjungan Wakil Gubernur juga dinilai telah memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa kembali ke desa kami dalam rangka memberikan motivasi, semangat bagi para pengrajin kami di Desa Loyok,” tambahnya.
Winda Safitri, salah seorang warga penerima bantuan JPS Gemilang mengucapkan terima kasih kepada Pemprov atas bantuan serta perhatian yang diberikan selama masa pandemi COVID-19.
“Sebagai penerima JPS Gemilang tahap III, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB dan kepada Wakil Gubernur yang telah hadir langsung ke Desa Loyok, semoga ini bermanfaat bagi kami,” ujarnya.
Hal yang sama diucapkan oleh Badaruddin. Ia juga begitu senang dapat berjumpa langsung dengan Wakil Gubernur di desanya sendiri. Kedepannya, Ia berharap kunjungan seperti ini akan lebih sering dilakukan.
“Terima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur, yang telah hadir ke Loyok semoga menjadi penyemangat kami semua disini,” pungkasnya.
