Beranda Editorial Nilai Tak Bela Warga, PP Loteng Sebut Penunjukan Irzani Sebagai Komisaris ITDC...

Nilai Tak Bela Warga, PP Loteng Sebut Penunjukan Irzani Sebagai Komisaris ITDC Kesalahan Fatal

Ketua MPC Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar menyayangkan sikap salah satu komisaris ITDC yang notabene adalah putra Lombok sendiri dalam kasus sengketa lahan antara ITDC dengan warga.

0
BERBAGI
Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar.

Koresponden Koranmerah.com


Ketua MPC Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar menyayangkan sikap salah satu komisaris ITDC yang notabene adalah putra Lombok sendiri dalam kasus sengketa lahan antara ITDC dengan warga.

Mantan Dewan Loteng itu menilai, sebagai salah satu daerah super prioritas dalam agenda nasional KEK di bawah ITDC belum berpihak pada masyarakat Lokal. Meski Salah seorang komisarisnya adalah putra Lombok tapi tidak berpihak pada warga Lombok malah terkesan cuci tangan.

” Kami sangat sedih pak Irzani tidak terdengar pembelaan terhadap warga pemilik lahan malah komnas HAM menjadi jalur dan jalan konstitusi yang harus ditempuh. Seharusnya menurut saya, dipilihnya Pak Irzani sebagai petinggi di ITDC bukan hanya sebagai pekerja di sana tapi bisa menjaga dan merawat cita cita dan harapan warta Lombok khususnya Lombok Tengah sebagai lokasi KEK ini,” kata pria kerab dipanggil MSQ dalam rilisnya, 26/12/2020.

Namun kata dia, yang terjadi, komisaris tak pernah tampak di tengah warga yang meminta keadilan dan hak haknya tak pernah ada statement untuk membela mereka apalagi yang lainnya.

” Sehingga secara pribadi saya melihat kita tak bisa menggantungkan harapan kepada beliau sebagai Komisaris dan pilihan ITDC dalam menunjuk pak Irzani adalah kekeliruan dan kesalahan fatal,” tandasnya.

Untuk itu sebagai ornamen muda NTB khususnya Lombok Tengah, PP akan bersurat ke Menteri BUMN dan ITDC bila perlu akan menggelar aksi penolakan Irzani sebagai komisaris karena sama sekali tidak ada faedah dan manfaatnya untuk warga pemilik lahan khususnya dan pemuda lingkar KEK umumnya.

” Saya mengetahui bahwa kebijakan untuk KEK melekat pada direksi namun seorang komisaris masa iya tidak bisa bicara dengan direksi yang ada atas nama kearifan lokal,” katanya.

Sejauh ini Pemuda Pancasila sangat mendukung pembangunan KEK dan sirkuit dengan syarat semua masalah juga diselesaikan semua harus berjalan bersama dan adil tidak hanya memaksakan kehendak saja .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here