Nama Bandara, Suaka NTB Ke Pemprov NTB: Hentikan Cara Pemaksaan Yang Kolot

Koresponden Koranmerah.com

Terhadap polemik pergantian nama bandara Lombok dari BIL ke Bizam mengundang reaksi banyak pihak. Salah satunya Pegiat LSM, Suaka NTB.

Suaka NTB menilai cara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dengan memasang plang  perubahan nama bandara di malam hari yang mengundang reaksi dari warga sekitar menunjukkan cara pemerintahan yang tidak baik dan cenderung memaksakan kehendak.

” Saya melihat ada upaya menghindari komunikasi artinya ada upaya pemaksaan. itu tidak boleh terjadi di era yang sedemikian terbuka ini. itu pemerintahan ala bar-bar. ala zaman dulu, masa lampau. kolot. sistem yang dijalankan itu kolot. mestinya lebih terbuka, lebih menerima semua pendapat, lebih demokratis,” kata Ketua Suaka NTB, Bustomi Taefori didampingi sejumlah pentolan pegiat LSM dalam jumpa pers, 04/01/2021.

Atas persoalan nama bandara ini, ia mengkritik kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang terkesan timpang dan tidak adil. Zul dan Rohmi dianggap hanya mementingkan satu kelompok golongan saja dan mengabaikan kelompok lainnya dalam persoalan nama bandara ini.

” Seolah-olah mereka menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur bagi segelintir dan sekolompok golongan. tidak menjadi pemimpin rakyat secara keseluruhan. Ini yang sangat memprihatinkan. Kita bisa melihat di KEK, bagaimana nama bandara dan bagaimana untuk hal hal yang lain,” sergahnya.

Untuk itu ia menyerukan agar Pemerintah Provinsi bijak dalam bertindak tidak malah memperkeruh kondisi keamanan dan kenyamanan di tengah pesatnya pembangunan yang ada di Lombok Tengah. Karena konflik nama bandara ini akan berdampak buruk bagi pariwisata di NTB.

” Tidak masalah mau menamakan dengan apa asalkan lewat prosedur, musyawarah, terbuka dan dengan komunikasi yang baik. Itu itu kami meminta pemerintah Provinsi, Kabupaten dan elemen lainnya untuk duduk bersama, terbuka dan secara fear ” tegasnya.

Suaka NTB juga menilai bahwa tindakan pencopotan plang nama bandara oleh warga sekitar yang dipasang malam hari oleh Pemprov NTB adalah akumulasi dari penolakan masyarakat. Ia juga mendukung langkah Kapolres Lombok Tengah yang lebih bersikap persuasif dalam menangani masyarakat. Walaupun belakangan ada yang melaporkan tindakan tersebut.

” Kita sudah siapkan 50 pengacara untuk mendampingi mereka yang menurunkan plang nama itu,” kata Apriadi Abdi Negara, salah satu advokat di Lombok Tengah.