Polemik perombakan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, belum kunjung berakhir. Pagi tadi, Senin, 15 Maret 2021, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kantor Pos Mataram dan Dinas Pariwisata NTB mendesak Ketua BPPD NTB terpilih diganti.
Mahasiswa menolak Ari Garmono menjadi Ketua BPPD NTB, karena Ari menjadi pegawai pos dan masuk dalam BUMN.
Selain mahasiswa, kritikan terhadap perombakan pengurus BPPD NTB datang dari tokoh pariwisata NTB.
Penggagas berdirinya BPPD NTB, Agus Mulyadi, SE., ME., mengatakan pemilihan pengurus BPPD saat ini di luar dari mekanisme yang berjalan semestinya.
Semestinya, kata Agus, langkah pertama yang dilakukan Dinas Pariwisata adalah mencabut SK pengurus badan promosi yang lama terlebih dahulu.
“SK sebelumnya saya dengar tidak pernah dicabut. Seharusnya dicabut dulu SK sebelumnya,” katanya dihubungi, Senin, 15 Maret 2021.
Setelah itu, Dinas Pariwisata harus melakukan iklan di media untuk mencari calon-calon dari empat unsur yang menjadi pengurus BPPD sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
“Kemudian harus beriklan di media untuk mengumumkan pemilihan calon pengurus badan promosi,” ujarnya.
Selanjutnya, masing-masing asosiasi pariwisata akan memberikan rekomendasi ke Dinas Pariwisata terkait calon-calon yang diusulkan.
Langkah selanjutnya, akan dilakukan semacam fit and proper test oleh Dinas Pariwisata, Komisi II DPRD NTB dan Badan Kepegawaian Daerah terhadap calon-calon pengurus BPPD NTB.
“Itu asosiasi mengutus calon bisa tiga empat orang, nanti di sana ada seleksi. Setelah seleksi nanti diambil 9 dan Dinas Pariwisata serahkan ke Gubernur,” kata Ketua DPD ASITA NTB periode 2012-2016 ini.
Tidak hanya itu, setiap calon dulunya harus melampirkan CV untuk ditinjau pengalaman mereka dalam mengelola pariwisata di NTB.
Penasehat DPD ASITA NTB ini menyayangkan proses seleksi saat ini tidak berjalan melalui mekanisme yang sesungguhnya.
“Saya bingung sekarang sudah ada namanya, dari asosiasi mana enggak jelas. Kalau tidak mengambil sesuai amanat UU maka tidak sah,” tegasnya.
Dia mengatakan, seharusnya pengurus BPPD adalah orang yang betul-betul paham seluk beluk pariwisata di NTB, termasuk budaya dan bahasa masyarakat.
“Personil BPPD harus yang handal sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Orang yang sudah menguasai sektor pariwisata, marketing, promosi,” tuturnya.
Agus meminta Dinas Pariwisata tidak asal memilih pengurus badan promosi hanya bermodalkan orang tersebut bisa mengambil video maupun foto.
“Orang-orang yang sudah menguasai daerah di NTB, budayanya, bahasanya. Itu harus dikuasai, jangan baru jadi tukang foto, vloger terus diangkat. Dia harus kuasai semua aspek budaya, wisata di NTB,” jelasnya.
Dia meminta agar Gubernur NTB Zulkieflimansyah tidak membiarkan keributan terus menerus pada BPPD NTB. Agus mendesak Gubernur NTB mencabut SK pengurus terpilih dan memilih ulang sesuai mekanisme sebelumnya.
“Gubernur harus mencabut atau menangguhkan SK pengurus badan promosi dan memilih ulang melalui mekanisme yang ada,” ujarnya.
Tokoh Pariwisata NTB ini mengaku kaget nama Ari Garmono masuk menjadi ketua BPPD. Padahal Ari bekerja di salah satu BUMN.
“Enggak tahu saya, itu saya bingung apa korelasi pegawai pos jadi ketua badan promosi. Cobalah dibuka sama Dinas Pariwisata, adakan semacam workshop untuk menjaring orang-orang yang akan duduk di badan promosi. Ini tiba-tiba jadi ketua,” cetusnya.
Ia mengkhawatirkan SK pengurus terpilih BPPD akan dibawa ke ranah hukum dan menjadi alot sehingga berdampak pada promosi pariwisata.
“Bisa saja mereka (asosiasi) menggugat SK ini melalui PTUN. Kalau diributkan terus kapan pariwisata NTB berkembang,” katanya.
Terakhir, Agus yang juga menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) NTB ini menyarankan agar Gubernur NTB maupun Dinas Pariwisata duduk bersama tokoh-tokoh pariwisata dalam menyelesaikan dinamika di BPPD NTB.
“Saya sarankan untuk memanggil tokoh pariwisata untuk duduk bersama, jangan semaunya Kepala Dinas Pariwisata yang tidak mau duduk bersama asosiasi,” katanya. (red)
