Editorial Koranmerah.com
Kegiatan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPC Pemuda Pancasila Kab. Lombok Tengah pada 28 Oktober di Coffee Chantieq Praya dengan tema “Arah Pembangunan Loteng Ditengah Ancaman Narkoba dan Pesatnya Pariwisata“, menjadi bahan refleksi bagi pemuda dan pemerintah daerah dalam menyiapkan sektor pariwisata menjadi hulu pembangunan daerah.
Mengapa tidak, sejak tahun 2014 Pulau Lombok ditetapkan sebagai kawasan koridor V MP3EI pintu gerbang pembangunan pariwisata nasional dengan adanya Bandara Internasional Lombok dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, maka pemerintah pusat memberi perhatian khusus berupa Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang bertempat di Kabupaten Lombok Tengah.
Program ini tentu didesain untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejaheraan masyarakat.
Disisi lain, setiap ikhtiar pembangunan selalu menghadirkan dua dimensi yang berbeda, Termasuk pembangunan pariwisata yang menjadi tema utama dalam dialog kebangsaan tersebut. Berdasarkan 17 indikator penting dalam misi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) selaku Lembaga Pariwisata dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa sektor pariwisata menyumbang lima indikator utama yakni :
1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Keterbukaan sosial, lapangan kerja, pengurangan kemiskinan;
3. Perlindungan terhadap lingkungan dan perubahan cuaca;
4. Nilai warisan budaya dan keberagaman;
5. Rasa saling memahami, perdamaian dan keamanan.
Indikator –indikator tersebut disimplifikasikan ke dalam tiga tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan pelestarian sosial-budaya masyarakat.
Sementara itu, jika pembangunan pariwisata yang sedang masif di Kabupaten Lombok Tengah hari ini tidak mampu disiapkan, dikelola dan direncanakan dengan baik maka pembangunan pariwisata akan menjadi trigger utama penyumbang dampak buruk bagi kerusakan alam, kesenjangan sosial, perubahan iklim, sampah dan penyebaran obat-obatan terlarang (Narkotika) akbiat dari sifat ontologis pariwisata yang menjadikan pergerakan manusia (wisatawan) sebagai objeknya.
Jika dampak-dampak negatif pembangunan pariwisata ini tidak disiapkan dan direncanakan antisifasinya sejak awal, maka pariwisata akan menyebabkan dampak buruk bagi generasi yang akan datang bahkan kelangsungan bumi ini.
Kegiatan dialog kebangsaan yang diselenggarakan MPC Pemuda Pancasila tersebut juga menghadirkan 5 kepala desa dari 77 desa yang menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai desa rentan penyebaran narkoba.
Semua kepala desa mengatakan hal yang sama yakni tidak menginginkan desanya menjadi sarang penyebaran narkoba demi menjaga generasi muda di desa. Akan tetapi, para bandar maupun kurir narkoba di masing-masing desa keberadaannya sudah diketahui oleh masyarakat luas dan menjadi rahasia umum.
Oleh sebab itu, pemberantasan peredaran narkoba yang mulai menjamur khususnya di desa-desa lingkar KEK Mandalika bergantung pada keberanian aparat penegak hukum untuk menciptakan law enforcement sebagai solusi dan inilah tantangan utamanya.
Dengan demikian, melalui moment bersejarah ini, 28 Oktober 1928 yang diperingati sebagai lahirnya Sumpah Pemuda dan 28 Oktober 1956 sebagai Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila, maka diharapkan pemuda mengambil dan diberikan peran penting untuk ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata di daerah.
Keberadaan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang hari ini masif diberbagai desa diinisiasi dan dimotori oleh para pemuda desa yang siap menyambut event internasional WSBK & Moto GP di Kuta Mandalika.
Oleh: Lalu A. Hadinata, S.IP., MM (Ketua Bidang Litbang MPC Pemuda Pancasila Loteng)
