Meski sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Jumat, 12 November 2021, namun persoalan lahan di KEK Mandalika, terutama di lokasi Sirkuit Mandalika belum usai.
Untuk itu, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Lalu Abdul Wahid menyebut pemprov siap menalangi untuk mengambil alih atau membeli tanah warga yang tidak dapat dibayarkan oleh ITDC di kawasan KEK Mandalika jika ITDC benar tidak memiliki dana untuk pembelian lahan.
Wahid menyebut rencana tersebut menjadi solusi alternative serius Pemprov NTB untuk mengurai polemik yang terjadi di kawasan strategis nasional itu.
” O Serius (membeli tanah warga oleh pemprov), Gubernur kita ini kan doktor ekonomi. Dia melihat peluang ke depan. Kalau ITDC boleh bangun hotel, kalau pemerintah pusat boleh bangun hotel, kenapa Pemprov tidak,” kata Lalu Abdul Wahid saat talkshow Pitstop MATA NTB, di lesehan Telu Telu Ketejer Praya, Jumat 12 November 2021.
Menurut Wahid, membeli lahan warga oleh Pemprov adalah solusi paling ‘mentok’ yang bisa diambil pemerintah. Namun demikian, upaya lain terus dikoordinasikan dengan ITDC untuk mempercepat proses pembayaran tanah warga. terutama yang masih di dalam lingkaran Sirkuit Mandalika. Pemprov mendorong agar ITDC melakukan pendekatan kemanusiaan menghadapi warga dengan memberikan hak dari warga jika belum diberikan.
” Termasuk memberikan hutang kepada ITDC lewat Bank Daerah,” katanya.
Wahid menyebut, pihaknya selaku yang diperintahkan Gubernur untuk melakukan pengkajian ulang terhadap persoalan lahan di KEK Mandalika sedang bergerak cepat guna menyelesaikan perseoalan tersebut agar tidak berlarut-larut.
Sementara itu, Setia Darma dari LBH Madani menyebut ITDC dan Pemprov NTB termasuk Pemda Lombok Tengah harus menjadikan prioritas penyelesaian soal pembayaran lahan warga. Setia menyebut setidaknya ada 8 warga yang kini di bawah pengawalannya yang sejauh ini terlunta-lunta nasibnya, karena lahannya belum dibayar oleh ITDC.
Menanggapi solusi yang ditawarkan oleh Pemprov untuk membeli lahan warga, Setia menyebut agar Pemprov benar menepati janjinya.
” Saya berpikir itu adalah uforia, sebuah janji yang akan sulit ditagih oleh masyarakat. lebih baik yang masuk akallah, dukung masyarakat, keluar rekomendasinya kaji ulang tekan ITDC,” tandasnya.
Meski demikian, dia sangat setuju jika Pemerintah mengambil langkah demikian.
Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, Samsul Qomar menegaskan agar ITDC tidak mempermainkan nasib warga pemilik lahan. Ia meminta ITDC berkomitmen menyelesaikan persoalan lahan ini agar penyelenggaraan event di Sirkuit Mandalika tidak terganggu.
” Kita mendukung pembangunan di KEK Mandalika, tapi nasib warga jangan dipermainkan,”tegasnya.
Mendapat Perhatian Presiden
Sejumlah warga yang tanahnya masih bersengketa dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengembang kawasan Mandalika menemui Presiden Joko Widodo, Jumat (12/11/2021).
Pertemuan itu dilakukan setelah Presiden Jokowi mengikuti shalat Jumat di Masjid Nurul Bilad Mandalika.
Usai bertemu warga, Presiden Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera menyelesaikan masalah sengketa lahan di Kawasa Ekonomi Khusus KEK Mandalika.
“Ini masih ada 48 (are) Insya Allah secepatnya,” kata Jokowi usai keluar dari Masjid Nurul Bilad.
