Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan segala kegiatan Organisasi Masyarakat (Ormas) wajib menaati Hukum yang berlaku di Indonesia.
Maka dari itu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam bertindak tidak boleh melenceng dari peraturan yang ada.
“Segala aktivitas ormas, baik pengurus maupun anggota, adalah subyek hukum yang juga wajib tunduk, taat, dan patuh kepada seluruh hukum-hukum negara di ruang publik,” kata Bahtiar kepada wartawan, Minggu (28/11).
Ormas mesti menjunjung asas yang berlaku di masyarakat, berupa adat, budaya, dan etika, menurut Bachtiar, Ormas tidak boleh menghalalkan segala cara serta menabrak ketentuan hukum.
“Pasal 59 UU No 16/2017 tentang Ormas memberi rambu-rambu atau berisi larangan yang mesti ditaati dan berisi konsekuensi hukum,”kata Bahtiar.
Pengurus atau anggota ormas yang melanggar aturan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 82 dan 83 UU Ormas. Ia mengingatkan Indonesia ialah negara demokrasi sekaligus negara hukum.
“Tentu kepada ormas baik pengurus maupun anggotanya yang melanggar hukum negara bisa dievaluasi keberadaannya sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Ormas,” pungkas dia.(teropongsenayan)
