Utang Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar yakni Rp6.711 triliun.
Bahkan, para Ahli Ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka Rp10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti.
“Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7 ribu triliun,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PKS TV pada Kamis malam (30/12).
Atas dasar itu, Syaiku menyebut siapapun kelak yang akan terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2024 maka dia akan menanggung beban utang yang diwariskan oleh pemerintahan mantan Walikota Solo itu.
“Siapa pun Pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar,” cetusnya.
Menurut Syaikhu, utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang.
Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali bahwa kondisi utang negara sangat rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Risiko keuangan negara kita semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah.
“Masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antar generasim Utang negara yang semakin membesar, biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang,” sesalnya.
“Ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal. Generasi terdahulu yang berhutang namun yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi muda di masa akan datang,” demikian Syaikhu. (rmol)
