Pemerintah telah memberi isyarat kuat bahwa gas Elpiji bersubsidi 3 Kg akan naik. Hal ini karena melonjaknya harga gas dunia akibat dampak perang Rusia-Ukraina.
Apalagi beban subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk BBM dan LPG mencapai sekitar Rp320 Triliun.
“Pemerintah perlu menghitung ulang terkait kenaikan ini, karena sebagaimana kita tahu, beberapa bahan pokok lainnya sudah menyusul naik,” kata Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Sartono meminta pemerintah lebih berempati kepada kehidupan rakyat yang sedang susah, akibat dampak pandemi Covid-19 yang panjang.
“Kita pastikan bahwa sekarang ini hampir semua rumah tangga dan pelaku UMKM menggunakan LPG 3 Kg,” ujarnya.
Artinya, kata Anggota Fraksi Partai Demokrat, keberadaan LPG 3 Kg sudah menjadi kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat, sehingga kenaikkan LPG akan mendorong terjadinya Inflasi.
“Pasalnya, gas bersubsidi 3 Kg ini kebutuhan yang penting, maka pemerintah harus menjamin stock serta harga yang terjangkau,” terangnya lagi.
Oleh karena itu, lanjut Sartono, pemerintah harus lebih kreatif dalam menekan subsidi BBM dan LPG, sehingga menghadirkan ketenangan dalam kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memprediksi kenaikkan BBM bersubsidi dan gas 3 Kg bakal berdampak tingginya inflasi melebihi 3 persen. “Inflasi diperkirakan menembus 5 persen di 2022 apabila pemerintah bersikeras naikkan harga Pertalite dan LPG 3 kg secara bersamaan,” katanya.
Menurut Bhima, setiap kenaikan satu jenis energi yang diatur pemerintah seperti LPG 3 kg, maka risiko terhadap daya beli 40 persen kelompok pengeluaran terbawah sangat besar. Apalagi mereka, mau tidak mau tetap pakai LPG subsidi karena kebutuhan utama. “Akhirnya berimbas ke mana-mana termasuk naiknya angka kemiskinan,” jelasnya.
