Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan masih belum bisa memahami demokrasi di Indonesia karena tidak menerima atas sejumlah kritik yang diberikan kepadanya. “Jadi dia beranggapan bahwa demokrasi itu hanya meributkan saja dan demokrasi hanya suatu kebisingan saja,” kata Nasir saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (10/6/2022).
Nasir menegaskan bahwa anggota DPR memiliki fungsi pengawasan, maka setiap kritikan sudah sepatutnya untuk diberikan. Adapun tugas pemerintah untuk memberikan klarifikasi, baik berupa pembenaran atau bantahan.
“Jadi dia beranggapan seperti itu. Jangan ribut-ribut, padahal sebagai anggota DPR kita punya fungsi pengawasan. Sebagai anggota DPR, kami tidak perlu konfirmasi, sampai bilang telpon dulu saya,” ungkapnya.
Dia juga menyebut anggota DPR tidak wajib untuk menghubungi langsung pejabat terkait bila ingin memberikan kritik. Karena menurutnya tugas untuk memberikan konfirmasi adalah milik wartawan bukan anggota legislatif. “Sebenarnya itu boleh-boleh saja dan tidak wajib. Kalau dia perlu konfirmasi itu tugas wartawan. Anggota dewan tidak perlu konfirmasi,” ujarnya.
Oleh karenanya, Nasir meminta kepada pemerintah dan terkhusus Menko Luhut untuk menjadikan demokrasi sebagai asas dalam pembangunan dan mensejahterakan rakyat. “Yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana demokrasi itu kompatibel dengan upaya pembangunan. Menghadirkan kesejahteraan. Dan kalau dia benar kenapa harus merasa terganggu,” ungkapnya.
Meski berdiri dari partai oposisi yaitu PKS, Nasir menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas dan tidak ada maksud untuk menggulingkan presiden dari posisinya. “Kami ini ada dalam sistem presidensial dan presiden posisinya sangatlah kuat tidak bisa dengan mudah digantikan. Oleh karenanya fungsi pengawasan sangat diperlukan agar apa yang dikerjakan memiliki dampak kepada orang banyak,” tegasnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Nasir berkilah tidak ingin banyak mendebat Luhut. Menurutnya hal itu tidak efektif dari tema rapat yang diberikan. “Sebenarnya kita bisa membantah menggunakan teori ekonomi, tapi itu bukan forum adu argumentasi tapi ingin mendengar laporan saja,” terangnya.
Saat RDP dengan Banggar DPR RI, Luhut geram soal banyaknya kritik yang dilayangkan oleh DPR terkait rencana tiket naik ke Candi Borobudur. Luhut meminta anggota DPR tidak melontarkan pendapat di publik jika tidak tahu masalahnya. “Kadang-kadang maaf teman-teman bapak ibu [DPR] juga yang langsung kritik saya, nembak tidak tahu masalahnya,” kata Luhut kepada anggota DPR dalam rapat Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Padahal, kata Luhut, anggota dewan bisa bertanya langsung kepadanya soal kenaikan tiket Candi Borobudur. Daripada menyerang dan mengkritik seolah ingin mencari popularitas. “Mohon lain kali telepon saya saja pak, masalahnya apa sih. Jadi jangan cari, mohon maaf bapak ibu, cari popularitas dengan nyerang saya pak,” ungkapnya. Luhut menekankan wacana kenaikan harga tiket masuk Borobudur sudah berdasarkan kajian. Luhut menjamin kepada anggota DPR bahwa kebijakan yang diambil bukan dari kemauan sendiri.Tirto
