Sidang paripurna DPRD Lombok Tengah hari ini Senin (12/09) dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran DPRD Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan ranperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Kedua permintaan persetujuan DPRD terhadap nota keuangan dan ranperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah M.Tauhid dan di hadiri Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Loteng, Legewarman Sip Saat membacakan hasil keputusan Banggar menyatakan,pihaknya membenarkan kalau semua Fraksi yang ada di DPRD menyetujui perubahan APBD tahun 2022 ini untuk ditetapkan menjadi Perda dengan catatan-catatan.Dan karena catatan itu sudah disetujui Pemkab Loteng untuk dilaksanakan barulah kemudian 9 Fraksi menyetujui Perda tersebut.
Adapun catatan-catatan tersebut yakni yang pertama,terhadap mangkranya pembangunan Puskesmas Batunyala dan Batu Jangkih akibat di tinggal oleh rekanan. Banggar meminta agar Pemerintah memberikan sangat tegas kepada pihak rekanan dan menyambut baik upaya pemerintah untuk menganggarkan kembali sisa pembangunannya agar segera bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami (Banggar-red) meminta agar Pemerintah menindak lanjut hasil kajian yang dikeluarkan Universitas Mataram sebagai persyaratan melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan Puskesmas yang dimaksud,” ungkapnya.
Kemudian yang kedua yakni terhadap kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan atau jembatan yang dibiayai dari program PEN, agar serius dikerjakan oleh pihak rekanan.
Pasalnya setelah Komisi III turun ke beberapa ruas jalan dan jembatan tersebut,Masih ditemukan progres pengerjaanya masih dibawah 20 persen. Ruas khususnya jalan yang progresnya masih di bawah 20 persen seperti pada proyek paket I pada ruas Sintung-Selakan sepanjang 0,7 kilometer, ruas Selakan- Pedade sepanjang 1,25 kilometer, ruas Setiling-Aik Berik sepanjang 3,8 kilometer. “ini yang terjadi pada proyek jalan di paket I,” sambungnya.
Kemudian di proyek jalan pada paket II yangnjuga progresnya masih di bawah 20 persen yakni pada ruas Seganteng-Aik Bukak sepanjang 1,6 kilometer. Serta pembangunan jembatan yang juga perlu segera untuk diselesaikan karena merupakan satu-satunya akses menuju sirkuit Lantan 459.
“Adanya temuan itu kami meminta agar Pemerintah memberikan perhatian terhadap permasalahan itu tidak terulang seperti kejadian pada dua Psukesmas yang pembangunannya ditinggal rekanan,” terangnya.
Kemudian sulitnya permasalahan keuangan yang di hadapi Pemerintah akibat dari beberapa komponen pendapatan daerah yang realisasinya jauh dari target yang telah ditetapkan cukup di pahami Banggar Namun demikian, Banggar meminta kepada pemerintah untuk mengupayakan semaksimal mungkin pembayaran kepada pihak rekanan yang mengerjakan proyek tahun 2022 ini terutama bagi mereka yang sudah meyelesaikan pekerjaannya.
“Kami minta agar pemerintah bisa menyelesaikan pembayaran kepada rekanan di tahun 2022 ini dan tidak di carryover sampai tahun berikutnya,” pintanya.
Kemudian catatan Banggar juga yakni dimana Banggar meyambut baik p nganggaran belanja Bantuan Sosial (Bansos) pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini sebesar RP 9,6 miliar lebih yang bersumber dari DBH-CHT. Diminta agar Bansos tersebut diarahkan untuk pemberian bantuan langsung tunai dengan prioritas bagi seluruh butuh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok yang ada di wilayah Kabupaten Loteng. “Penerima Bansos ini nanti kami Titik beratkan agar bisa diterima oleh buruh yang belum menerima program bantuan sejenis,” harapnya.
Sementara terhadap mewabahnya Penyakit Kuku dan Mulut (PKM) yang dialami juga oleh peternak di Loteng. Banggar menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah untuk memberikan konpensasi kepada peternak yang mengalami kerugian akibat wabah penyakit itu.
Namun demikian,Banggar juga berharap agar sasaran gant rugi ternak tidak hanya diberikan kepada ternanyang mati atau dipotong paksa. Melainkan juga agar Pemerintah mengakomodir ternak yang terpaksa dijual dengan harga yang sangat murah akibat pengaruh mewabahnya penyakit tersebut di Loteng. “Ini merupakan beberapa catatan kami kepada Pemerintah,” imbuhnya.
Sementara Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri menyatakan,pihaknya menyambut baik atas kritikan dan saran yang di sampaikan oleh siapapun Anggota DPRD terhadap jalannya roda Pemerintahan selama ini.
Menurutnya, setiap saran dan kritik yang disampaikan DPRD baik itu melalui rapat Paripurna maupun pada forum-forum pembahasan. Ha ini akan dijadikan sebagai pegangan dan referensi Pemerintah agar pelaksanaan perubahan APBD tahun 2022 ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
“Kami bersyukur atas saran dan kritik itu, karena hal ini tentu membuktikan kepedulian besar DPRD kepada Pemerintah,” ujarnya.
Pihaknya berharap semoga dalam sisa waktu yang tidak terlalu lama, setiap program dan kegiatan tahun anggaran 2022 yang telah di rencakan sebelumnya. Dapat segera dilaksanakan oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknya.
“Tentu kami juga meminta dukungan semua pihak agar semua kegiatan bisa dilaksanakan sebaiknya dengan menitk beratkan tepat sasaran,” paparnya.
