Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo sependapat jika gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu. Menurut hemat Bamsoet, jabatan gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Bamsoet mengklaim, pendapatnya tersebut merupakan hasil kajian yang telah lama didiskusikan oleh dirinya secara pribadi dan sejumlah sahabat-sahabatnya.
Bamsoet menegaskan, jabatan gubernur lebih baik tidak dipilih melalui pemilu tersebut hanyalah pendapat dirinya pribadi dan tidak terkait kelembagaan baik MPR maupun DPR.
“Saya pribadi dan kawan-kawan (berpendapat), enggak terkait dengan kelembagaan, ya, enggak terkait MPR enggak terkait DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat,” kata Bamsoet kepada awak media di kompleks Parlemen Jakarta, Minggu (5/2/2023).
Bamsoet menegaskan, dirinya lebih menghendaki gagasan soal penunjukan gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan penghapusan jabatan gubernur. Kecuali untuk jabatan bupati dan walikota, kata dia, sebaiknya dipilih langsung oleh masyarakat.
“Yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah bupati dan wali kota,” ucapnya.
Sebelumnya, Politikus PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus. Menurut Muhaimin, anggaran gubernur besar, namun mereka hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Di sisi yang lain, gubernur ngumpulin bupati sudah enggak didengar karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah lebih baik dipanggil menteri,” kata Muhaimin beberapa waktu lalu.
