Ketua Nusa Tenggara Development Institute (NDI), Abdul Majid, menantang Ruslan Turmuzi untuk membuka “borok” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pernyataan Ruslan yang mengancam akan membongkar masalah internal DPRD NTB di media massa dianggap serius oleh Majid.
“Sudah sering kita dengar gertak-gertak, ancam-ancama, mau lapor lah, mau buka lah, tapi sampai sekarang tidak terbukti. ” ujar Majid, Jumat (31/03/2023).
Menurut Majid, jika Ruslan berani membuka tabir gelap di DPRD NTB, publik akan mengetahui “permainan” apa yang terjadi di gedung Udayana. NDI siap memberikan dukungan kepada Ruslan agar ia berani membuka tabir gelap tersebut.
Lebih lanjut Majid akan segera mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi NTB untuk menindaklanjuti ancaman Ruslan. Ia meyakini bahwa ini adalah persoalan yang serius karena anggota DPRD NTB sendiri yang berencana membuka “borok” internal dewan tersebut.
“Selanjutnya kami akan bersurat ke Kejati NTB. Saya anggap ini adalah persoalan serius, karena yang mau buka ‘borok’ DPRD NTB adalah Anggota DPRD NTB itu sendiri,” ujarnya.
Majid menambahkan bahwa banyak anggota DPRD yang hanya mengancam ketika terjadi polemik di internal dewan, namun tidak berani menyuarakan ke publik mengenai fakta yang terjadi di DPRD NTB.
“Sudah sering kita dengar gertak-gertak, ancam-ancama, mau lapor lah, mau buka lah, tapi sampai sekarang tidak terbukti,” ujar Majid.
Ruslan sebelumnya mengancam akan membuka “borok” internal DPRD karena merasa marah atas Partai Bulan Bintang (PBB) yang menarik dua anggotanya dari Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) dan beralih ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Awalnya, Fraksi BPNR memiliki tujuh anggota dari empat partai politik. Namun, setelah PBB menarik diri, jumlah anggota menjadi lima kursi, yang hanya cukup untuk memenuhi syarat membentuk satu fraksi.
Ruslan mengklaim memiliki bukti kuat dan data terkait “permainan” yang dilakukan pimpinan dan anggota Banggar DPRD NTB selama ini. Ia merasa marah atas pemindahan PBB dari fraksi gabungan tersebut yang disetujui oleh Ketua DPRD NTB setelah mendapat dukungan dari anggota dewan lainnya.
“Saya pegang data satu persatu pimpinan hingga anggota Banggar dan DPRD NTB terkait permainan mereka selama ini,” tegas Ruslan seperti dilansir dari salah satu mediaonline lokal.
