Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Loteng Tentang Pelaksanaan APBD 2022

Koresponden Koranmerah.com

Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., hari ini, Senin 26 Juni 2023 menyampaikan jawaban terperinci atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Tengah mengawali dengan mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh semua fraksi terhadap prestasi Pemerintah Daerah dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bupati menjelaskan bahwa Opini WTP telah diraih secara berturut-turut selama 11 kali, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

” Izinkan kami menyampaikan ucapan terimakasih atas apresiasi semua fraksi terhadap prestasi pemerintah daerah yang telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan ri secara berturut-turut untuk yang ke 11 (sebelas) kalinya,” katanya.

Pada tanggal 22 Juni 2023, telah disampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Bupati kemudian memberikan jawaban secara terperinci atas pemandangan tersebut, dimulai dengan jawaban terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengemukakan beberapa pemandangan terkait investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir pada beberapa dinas dan sekretariat daerah. Bupati menjelaskan bahwa dana bergulir tersebut merupakan investasi non permanen yang telah dipindahbukukan sebagai dana bergulir di kelompok masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dana bergulir tersebut dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya. Bupati juga menyampaikan rincian alokasi dana bergulir pada setiap sektor dan memberikan penjelasan mengenai prosedur pengawasan yang telah dilakukan untuk memastikan penggunaan dana bergulir yang transparan dan efektif.

Selanjutnya, terkait piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tertagih, Bupati menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah. Upaya tersebut meliputi melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi, serta pembenahan sistem administrasi dan tata kelola keuangan daerah.

Bupati juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana publik lainnya. Bupati menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjaga keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Bupati menyebutkan beberapa capaian dalam sektor-sektor tersebut dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Lombok Tengah juga menyatakan kesiapannya untuk menjawab pandangan umum fraksi-fraksi lainnya terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah akan mempertimbangkan masukan dari fraksi-fraksi dan berupaya mengakomodasi kepentingan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, Bupati Lombok Tengah telah memberikan jawaban terperinci atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 dan menyampaikan kesiapannya untuk menjawab pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

” Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,”tutupnya.