Tim dari Universitas Indonesia (UI) melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka mengimplementasikan kerjasama yang lebih lanjut antara UI dan Pemerintah Provinsi NTB.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Model Bisnis Pengembangan Ekosistem Digitalisasi Keuangan Desa Wisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, bekerjasama dengan mitra dari Universitas Indonesia.
“Bersama dengan para senior dari Universitas Indonesia yang berkunjung ke NTB, Insya Allah akan membantu pembangunan ekosistem digital di daerah kita di sini,” ujar Gubernur Zulkieflimansyah dalam pertemuan di Pendopo Gubernur pada Selasa, 08 Agustus.
Andri Syahreza, Kasubdit Kerjasama Bisnis dari UI, menjelaskan bahwa program ini telah melalui tahap survey dan ujicoba di desa wisata Kuta dan Rembitan. Namun, hasil simulasi menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam transaksi pembayaran non tunai, seperti PayPal dan kartu kredit.
Untuk mengatasi hal ini, ekosistem digital yang diusulkan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk bank daerah, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), UMKM, dan pelaku bisnis wisata setempat, untuk mulai mengadopsi penggunaan keuangan digital.
Lebih lanjut, Andri menjelaskan bahwa digitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan cara pembayaran digital, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan retribusi dan pajak daerah, tren pasar, serta potensi pendapatan melalui pencatatan transaksi keuangan secara digital. Oleh karena itu, dalam beberapa pekan mendatang, tim akan melaksanakan sosialisasi dan implementasi di beberapa desa wisata di NTB.
Program ini akan didukung oleh dana hibah dari UI sebagai bagian dari upaya pengabdian dan kontribusi dari salah satu universitas terbesar di Indonesia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Dr. Eko Sakapurnama, Kasubdit Kerjasama Akademik dan Pemerintah; Aswin Hade, Kasubdit Kerjasama Pengembangan Aset; Suprapti, Kasie Kerjasama Akademik dan Pemerintah; Sherly Angraini, Staf Kerjasama; serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan perwakilan dari Bank NTB dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).