Polresta Mataram melakukan tindakan tegas atas instruksi langsung dari Kapolri terkait dengan aksi premanisme. Sebanyak 86 orang diduga terlibat dalam praktik tersebut berhasil diamankan dari berbagai lokasi keramaian, seperti komplek pertokoan, terminal, objek wisata, dan pasar tradisional.
Kapolresta Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi menegaskan bahwa pungutan yang dilakukan oleh siapa pun tanpa dasar aturan pemerintah tidak diperbolehkan.
“Jadi nanti akan kita lihat kalau ada tindak pidana, akan kita proses secara hukum,” ujarnya di Mataram pada Selasa (15/6/2021).
Aksi premanisme yang terjadi di lapangan dilakukan dengan modus menarik pungutan uang keamanan dan kebersihan. Heri menyebut bahwa dari jumlah yang diamankan, terdapat tukang parkir liar, penagih utang, dan anggota organisasi masyarakat di wilayah Bertais, yakni Forum Bertais Rembuk (FBR). Mereka diduga melakukan pungutan tanpa dasar aturan dari pemerintah.
Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol Kadek Adi Budi Astawa, ST, SIK, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti yang mendukung dugaan pelanggaran hukum. Barang bukti tersebut termasuk uang tunai senilai Rp6,7 juta, kuitansi pungutan uang kebersihan dan keamanan, buku catatan pungutan, dua kartu ATM, satu lembar bukti transfer Rp10 juta, serta akta pendirian FBR.
Dari hasil penangkapan ini, Polresta Mataram menguatkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan. Kasat Reskrim menyatakan bahwa pemeriksaan lanjutan terhadap kepengurusan ormas FBR sedang dilakukan, dan akan berkoordinasi dengan Kesbangpol dan Bapedda untuk langkah-langkah lebih lanjut.
“Semalam sudah kita periksa secara intensif, baru dari anggota kepengurusannya saja. Karena ini terstruktur, nantinya kita akan koordinasi lebih lanjut dengan Kesbangpol dan Bapedda,” kata Kadek Adi.
