Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah mengeluarkan seruan darurat dengan tema ‘Lawan Tirani, Selamatkan Demokrasi’ dalam upaya menyelamatkan demokrasi nasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua PB PMII Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, LSM, dan Ormas, Yogi Apendi, di Jakarta pada Senin (5/2/2024).
Yogi Apendi, dalam pernyataannya yang didampingi oleh pengurus PMII di Sekretariat PMII, menyatakan keprihatinan mereka terhadap penyimpangan yang semakin merajalela di pemerintahan. Mereka menyoroti kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap menghancurkan fondasi demokrasi.
PMII menekankan pentingnya menghentikan praktek kekuasaan yang dianggap merusak demokrasi, terutama dengan adanya penurunan indeks demokrasi dan ancaman terhadap kebebasan pers. Pernyataan PMII didukung oleh data dari Freedom House, RSF, dan KontraS yang mencermati pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan penurunan indeks demokrasi, menyimpulkan bahwa demokrasi yang diusung oleh pemerintah saat ini dianggap palsu dan menuju tirani.
Selain itu, PMII membahas praktek-praktek nepotisme dan kolusi, dengan merinci kasus Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang diduga terlibat dalam konsolidasi untuk mendukung pencalonan keponakan Presiden Joko Widodo. PMII juga mencatat adanya kebijakan yang memberikan ruang bagi calon presiden untuk tidak mundur dari jabatan menteri atau kepala daerah, yang dianggap berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024, PMII mengidentifikasi dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk mobilisasi aparat desa, politisasi bantuan sosial, dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Mereka menilai penyelewengan kekuasaan sebagai ancaman terhadap demokrasi, yang terjadi secara halus, gradual, dan sistematis.
Melalui seruannya, PMII mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda-mahasiswa, untuk bersatu dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia. Mereka menyerukan kepada kader dan anggota PMII untuk tetap setia pada nilai dasar pergerakan, mendukung demokrasi, dan terlibat dalam aksi nyata, termasuk demonstrasi bersama rakyat.
“PMII mendesak Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk menghentikan praktik pelanggaran demokrasi, menghormati konstitusi, dan mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan juga melibatkan panggilan kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap kinerja pemerintah,” kata Yogi.
Lebih lanjut, Yogi menambahkan bahwa PMII mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memeriksa harga-harga kebutuhan di pasar, menunjukkan keberanian dalam menyuarakan ketidakadilan, dan memantau setiap kecurangan selama proses pemilu 2024.
Dengan seruan dan tuntutan ini, PMII berharap agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga demokrasi, melawan nepotisme, korupsi, dan kolusi, serta memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur, menciptakan pemimpin berkualitas bagi Indonesia.
