Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggandeng Universitas Mataram untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyertaan Modal Daerah bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian resmi antara kedua belah pihak di Universitas Mataram, Selasa (26/11/2024).
Kolaborasi ini melibatkan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Lombok Tengah dan Pusat Pemberdayaan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (P5) Fakultas Hukum Universitas Mataram. Penandatanganan dokumen dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Lalu Setiawan, S.Sos., bersama Ketua P5, DR. H. Kaharudin, SH., MH.
Dalam keterangannya, Lalu Setiawan menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum penyertaan modal daerah sekaligus mendukung pengelolaan BUMD yang lebih efektif.
“Dengan dukungan akademis dari Universitas Mataram, kami berharap regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Senada dengan itu, DR. H. Kaharudin menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah.
“Kami berkomitmen menghadirkan naskah akademik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kondisi lokal, sehingga dapat menjadi acuan yang kuat bagi pelaksanaan regulasi ini,” ujarnya.
Rencana kerja sama ini sebelumnya telah dirumuskan dalam rapat bersama di Sekretariat Daerah Lombok Tengah pada 11 November 2024. P5 Universitas Mataram akan bertugas menyusun naskah akademik sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan kerangka hukum yang berlaku.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menghasilkan regulasi berkualitas, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
