Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB dari Partai PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat
Koresponden Koranmerah [Kamis,21/2]
Pembangunan daerah yang selama ini dibebankan pada APBD sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta di daerah.
Hal ini dikatakan Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB dari Partai PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat.
“Di beberapa daerah, itu optimasisasi peran BUMD sudah dilakukan, dan terbukti sangat efektif untuk pembangunan. Akan sangat bagus jika hal ini juga dilakukan di NTB,” kata Nofian, Kamis (21/2)
Menurut Nofian, BUMD atau yang biasa bernomenklatur Perusahaan Daerah (PD) di daerah Kota/Kabupaten dan bahkan Pemprov NTB sendiri belum maksimal digarap.
Salah satu BUMD di daerah ini justru masih berkutat pada sektor produksi bahan bangunan dan jasa perbengkelan.
Target dan kinerja yang kecil, akhirnya juga hanya menghasilkan benefit yang kecil juga.
Bukan hanya tak mampu menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, BUMN ini juga tidak akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan.
Nofian mengatakan, pola pemaksimalan BUMD di daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh baik untuk daerah di NTB.
Ia yang sudah melakukan studi dan kajian di Bandung menjelaskan, Jawa Barat memberi porsi kerja dan target yang besar untuk BUMD.
“Misalnya PD Pasar Jabar, itu BUMD mengelola pasar tradisional yang ada. Mulai dari jasa jasa sampai bagaimana pengelolaan sampahnya,” katanya.
Sementara di sisi kebersihan, sebuah BUMD lainnya bertugas mengelola sampah di sektor perhotelan.
Hal ini menurut Nofian sangat tepat juga bila dilakukan di NTB yang tengah mendorong program Zero Waste.
Untuk pemanfaatan CSR perusahaan swasta di daerah, Jabar juga menbentuk Forum CSR.
Lembaga ini yang mengelola dana CSR swasta yang kemudian digunakan untuk pembangunan sarana dan insfrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Dana CSR itu kewajiban perusahaan, dan jika ini dikelola dengan baik dan optimal akan bermanfaat sangat baik bagi pembangunan daerah,” katanya.
Nofian menambahkan, potensi ini bisa digali dan dikembangkan di NTB dan daerah Kabupaten/Kota yang ada.
Misalnya saja di Lombok Utara BUMD yang khusus mengurus Pariwisata bisa dibentuk.
Perusahaan plat merah itu kemudian bisa mengelola potensi yang ada di kawasan Gili.
Permasalahan sampah dan juga transportasi laut tentu bisa diselesaikan.
“Ini bukan dengan mengutip dana pajak dan retribusi, tapi dengan memanfaatkan CSR perusahaan. Bayangkan di Gili itu ada berapa banyak hotel, nah pajak dan retribusi tetap langsung jadi PAD sementara CSR bisa dikelola untuk pembangunan kawasan itu sendiri melalui BUMD,” katanya.
Hal yang sama juga bisa dilakukan di Lombok Barat yang juga memiliki banyak destinasi wisata seperti kawasan Senggigi
Pengoptimalan kinerja BUMD papar Nofian, bukan saja mampu meningkatkan PAD, tapi juga akan banyak membuka peluang hadirnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Selama ini kan CSR juga belum maksimal dimanfaatkan. Padahal jika ini dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan semua stakeholders pasti akan sangat besar manfaatnya untuk masyarakat kita,” tukasnya.
Nofian menegaskan, jika kelak terpilih dan mendapat amanah duduk sebagai wakil rakyat NTB di kursi DPRD NTB, hal ini akan diperjuangkan dan terus disuarakan.
NH11 (baca : Novian Hadi No. Urut 11) sejauh ini selalu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor UMKM.
Ia juga kerab kali mengangkat isu digitalisasi UMKM dan industri kreatif di NTB.
“Bagi saya, semua potensi ekonomi di daerah harus saling support dan mendukung. Keberadaan BUMD juga harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama pelaku UMKM,” katanya.
