Sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi dua unggulan Pemprov NTB yang dikembangkan sebagai prioritas dalam strategi pembangunan daerah, harus membawa dampak dan manfaat bagi masyarakat,
termasuk di pedesaan.
Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 30, H Irzani mengatakan, potensi di dua sektor ini punya banyak aspek dimana masyarakat pedesaan bisa mengakses, manfaat ekonomi dan juga lapangan pekerjaan.
Namun, harus ada pula semangat dan inovasi juga dari masyarakat dan pemerintah desa bersangkutan untuk menangkap peluang ini.
Menurut Irzani, salah satu caranya adalah dengan melakukan revitalisasi dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“BUMDes yang baik nantinya diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depan. Di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi,” kata H Irzani, Senin ( 25/2)
Irzani menegaskan, dengan peran BUMDes yang kuat maka bukan tidak mungkin bahwa Desa bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Ia mengatakan, hal ini juga yang mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT), terus berupaya giat menginisiasi pembentukan BUMDes di Indonesia, termasuk di NTB.
Berdasarkan data Kemendes PDTT, paparnya, pada akhir 2014, jumlah BUMDes hanya 1.022. Namun hingga akhir tahun 2017 meningkat menjadi 39.149 BUMDes. Kemudian pada 2018 tercatat sekitar 56% desa telah memiliki BUMDes. Sementara itu di NTB ada 1137 desa/kelurahan yang terdiri dari 995 desa dan 142 kelurahan .
Revitalisasi dan Optimalisasi BumDes
Untuk NTB sendiri, kata Irzani, BUMDes bisa didorong untuk dibentuk di setiap Desa. Sementara BUMDes yang sudah ada namun belum maksimal harus direvitalisasi dan dioptimalisasi ke depan.
Pasalnya, hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB, memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan.
“Tinggal bagaimana BUMDes ini benar-benar memiliki SDM yang handal dan mumpuni. Nah di sinilah perlu peran supervisi dan pendampingan dari
Pemprov maupun Pemda di mana Desa itu berada,” ujar Irzani yang pernah menjadi Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur NTB tahun 2008 s.d tahun 2018.
Menurut Irzani ada banyak potensi Desa yang bisa digali oleh BUMDes, dimana semua pasti berhubungan juga dengan sektor pertanian dan pariwisata.
Ia mencontohkan, desa-desa yang memiliki sumber mata air bagus seperti desa-desa di lingkar Gunung Rinjani, bisa membuka unit usaha air mineral dalam kemasan.
Hasil produksinya bisa diserap oleh industri pariwisata seperti perhotelan, restauran dan rumah makan. Pemda Kabupaten/Kota juga bisa menyerap produk BUMDes itu untuk keperluan konsumsi perkantoran Dinas atau OPD.
“Produk air mineral dalam kemasan ini juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang misalnya sedang ada hajatan atau ada acara besar. Dan sisi lainnya, harga juga akan lebih bersaing dengan air mineral dari luar,” katanya.
Core Bisnis BumDes
Menurutnya, air minum kemasan akan menjadi Core Bisnis yang bagus bagi BUMDes, karena pengelolaannya baik dari sisi produksi hingga pemasaran juga cukup mudah dan murah. Sayangnya, potensi ini belum banyak dimanfaatkan. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Desa-Desa dengan potensi pertanian hortikultura.
Irzani mencontohkan, Desa penghasil sayur dan buah-buahan bisa membentuk BUMDes dengan unit usaha yang menyuplai kebutuhan sayur dan buah-buahan ke industri pariwisata yang ada. Pun demikian dengan Desa dengan sumber potensi Perikanan dan Kelautan,
bahkan Desa dengan potensi kerajinan.
“Desa di pesisir yang potensi garam misalnya. Ini juga bisa BUMDes memfokuskan mengelola potensi industri garam, seperti di Bima,” tegasnya.
Irzani mengatakan, revitalisasi dan optimalisasi BUMDes tentu saja membutuhkan effort atau upaya yang kuat dari masyarakat, dan dengan dukungan dari pemerintahan di atasnya termasuk Pemda Kabupaten/Kota, dan Pemprov NTB.
Salah satu cara sederhananya adalah membagi tiap Dinas/OPD untuk melakukan supervisi dan pendampingan. Misalnya satu OPD mendampingi
berapa BUMDes, yang mana usaha BUMDes itu berkaitan dengan sektor yang menjadi tupoksi OPD bersangkutan.
Selain supervisi Pemda, papar Irzani, keberadaan Sarjana Desa juga bisa digunakan untuk memperkuat kelembagaan BUMDes. Sehingga
putra-putri desa yang selesai kuliah dan menyandang predikat Sarjana bisa kembali mengabdi untuk mengembangkan perekonomian desa mereka.
Irzani menambahkan, semangat one village one product yang dulu pernah
digaungkan juga bisa kembali dimaksimalkan dengan pemberdayaan BUMdes ini. Dalam jangka panjang, sistem pemasaran dan rantai demand dan suplai kebutuhan bahkan bisa terintegrasi antar Desa-Desa melalui BUMDes masing-masing.
“Bagi saya, bagaimana membangun ekonomi dari desa itu yang terpenting. Sebab sejatinya keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu adalah akumulasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi di pedesaan-nya,” katanya menjelaskan .
