Dinamika yang terjadi ditubuh Partai Hanura menjalar sampai ke kabupaten,jika ditingkat pusat ketua umum dan sekjend saling pecat,begitu juga terjadi di daerah,terbaru ketua DPC Hanura Lombok Tengah,Muslihin terpaksa dipecat,alasannya?
“Sebenarnya kita dikasih mandat untuk menyelamatkan partai,disaat ketua lama tidak melanjutkan ferifikasi faktual dalam proses tahapan ferifikasi partai politik,jadi kondisi sangat genting,kalau orang sakit ini sudah di ICU,jadi harus diselamatkan bagaimanapun caranya “ cerita Fihiruddin,ketua DPC Hanura Lombok Tengah yang baru.
Fihir menceritakan bahwa ada kondisi yang sangat kritis,yang mana,jika kepimimpinan partai tidak diambil alih maka ibarat kapal,hanura akan tenggelam di lombok tengah.
“Jika kapal sudah oleng,mau tidak mau,nakhoda harus diambil alih “ujar fihir
Awal mula kronologinya adalah saat ferifikasi faktual partai hanura oleh KPU Lombok Tengah,dimana KPU secara serentak melakukan ferifikasi faktual selama 3 hari,dari tanggal 28 januari 2018,namun hingga tenggat waktu yang ditentukan KPU ,muslihin tidak mau menyerahkan kelengkapan berkas partai berupa keanggotaan dari unsur perempuan sejumlah 26 orang.
“Ia meminta batas waktu sampai jam 4,setelah itu,katanya habis magrib,tapi ditelpon ternyata hape mailbox,sampai pukul 00 tidak ada kejelasan,sehingga DPD mengambil sikap mengusulkan ke DPP,dan DPP memerintahkan untuk diganti pimpinan hanura di lombok tengah “jelas wakil ketua 3 DPD Hanura NTB ini.
Sementara itu sekjend hanura lombok tengah,Japun menyatakan bahwa pemecatan muslihin bukan karena adanya perpecahan ditingkat pusat,namun murni atas ketidak mauan muslihin untuk menyelesaikan ferifikasi parpol.
“Tidak ada itu (karena perpecahan pusat),dia tidak mau menyelesaikan ferifikasi parpol,kalau pengurus tidak diganti,maka apa jadinya partai hanura di lombok tengah “jelas japun
Adapun surat keputusan pengangkatan pengurus baru diterima dari pusat pada tanggal 3 februari 2018,sehingga resmilah saat ini tampuk hanura lombok tengah dipegang oleh fihirudin sebagai ketua,japun sebagai sekjend dan H ahmad mustani sebagai bendahara partai dengan no SK.Skep/558/dpp-hanura/II/2018.