Fihirudin, Direktur Eksekutif Lombok Global Institute
Koresponden Koranmerah [Senin, 4/2]
Ketua Pemuda Nahdlatul Wathan NTB, Muhammad Fihiruddin setuju dengan Gubernur NTB yang telah memutuskan kepastian perubahan nama bandara dibahas usai Pileg dan Pilpres. Hal ini ia tegaskan saat diskusi terkait Impelementasi SK Kemenhub atas perubahan nama bandara setelah jatuh tempo 6 bulan masa uji coba per 5 Maret 2019.
” Kalau menurut saya dari Pemuda NW, kita pending perubahan nama ini. nanti kita duduk bareng habis Pilpres, itu baru fear sesui dengan pendapatnya pak gubernur kemaren. kita mau dihadapi dengan momen pileg dan pilpres yang sudah panas, apalagi ditambah dengan perubahan nama bandara, saya kura kurang pas, ” kata Fihirudin.
Selain itu, Fihir mengkritik tindakan Pemda Lombok Tengah sebelumnya yang memimpin demo yang kesannya mengadu-domba masyarakat. harusnya hal tersebut tidak dilakukan Pemda, jika masyarakat menolak, biarkan saja masyarakat. Tidak kemudian Pemda terkesan menjadi provokator.
” Kalau ditolak biarkan ditolak oleh warga itu. Terkesan bahwa Pemda Lombok Tengah mengompori masyarakat untuk menolak nama bandara, itu kesannya. Kami dari kelompok masyarakat yang mendukung perubahan nama bandara merasa Pemda Lombok Tengah mengadu masyarakat saat itu,” kata Ketua DPC Hanura Lombok Tengah ini.
Untuk itu, Fihir berharap suasana yang saat ini sudah adem-ayem tidak digembor-gemborkan lagi oleh Pemda Lombok Tengah. Ia berharap Pemda Loteng berada pada posisi ditengah-tengah. Ia meminta agar Pemda mengundang pihak pro dan kontra untuk duduk bersama membahas nama perubahan bandara ini.
Sementara itu, Bukran dari Pemuda NW juga meminta Pemda Lombok Tengah berlaku adil dan tidak serta merta menolak. Bukran mengingatkan bahwa Bandara adalah aset pemerintah pusat.
” Kenapa harus ribut ribut, itu kan aset pemerintah pusat, apapun ketentuan pemerintah pusat, mari kita ikuti,” tandasnya.
