Kondisi jalan raya Sengigi masih minm pencahayaan
Insert: politisi PKS, Lalu Nofian Hadi
Koresponden Koranmerah [Senin, 11/3]
Caleg DPRD NTB dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lalu Nofian Hadi mengkritisi kondisi penerangan jalan di kawasan wisata, utamanya di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.
Ia menilai kondisi penerangan jalan umum di sepanjang kawasan wisata masih belum maksimal.
Ini bukan saja menyebabkan kawasan wisata terkesan temaram dan gelap, hingga bisa memunculkan kembali trauma pasca bencana.
“Kalau kita lewat Senggigi, terus ke Malimbu dan seterusnya, itu kondisinya sangat gelap kalau malam. Lampu penerangan jalan masih sangat minim, padahal itu kawasan wisata andalan. Ini bisa menimbulkan kesan yang kurang baik bagi wisatawan, selain rawan kecelakaan lalulintas,” kata Nofian Hadi, Senin (11/3) di Lombok Barat.
Di kawasan sepanjang jalan Gunungsari Lombok Barat, menuju Pusuk Pas hingga ke Bangsal, Lombok Utara, juga demikian. Padahal jalan ini bisa dibilang akses utama pariwisata penghubung Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara, serta Gili Trawangan.
Nofian yang selalu aktif mendorong gagasan menumbuhkan wirausaha baru dan sektor UMKM di bidang pariwisata merasa miris dengan kondisi tersebut.
Menurutnya, recovery pariwisata NTB pasca gempa bumi Juli-Agustus 2018 harusnya dilakukan menyeluruh dan memprioritaskan infrastruktur dasar,
termasuk penerangan jalan di kawasan wisata.
Sebab, kawasan wisata harus selalu identik dengan suasana terang. Agar keindahan tetap bisa dirasakan saat malam, dan juga menghilangkan kesan rawan.
Pengusaha muda industri kreatif ini mengatakan, untuk penerangan jalan di kawasan wisata sebetulnya hanya butuh sedikit inovasi dan political will dari Pemerintah Daerah saja.
“Soal penyediaan listrik memang domainnya PLN. Tapi untuk penerangan jalan umum, ini peran Pemda setempat. Harusnya Pemda Lombok Utara dan
Lombok Barat mengoptimalkan hal ini, apalagi dua daerah ini sama-sama mengandalkan sektor pariwisata sebagai unggulan selain pertanian,” katanya.
Teknologi Lampu Tenaga Surya
Nofian mengatakan, untuk meneragi jalan sepanjang kawasan wisata, teknologi lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) bisa digunakan.
Teknologi ini akan memudahkan karena pemasangannya terpisah dengan PJU
biasa yang terkoneksi dengan sistem PLN.
Selain itu dari sisi risiko, lampu jenis ini akan lebih aman dari pemadaman jika terjadi pemadaman di PLN.
“Lampu tenaga surya ini juga ramah lingkungan dan sudah banyak digunakan di negara-negara maju di dunia. Harganya juga tidak terlampau mahal, berkisar Rp6 Juta- Rp8 Juta per unit. Artinya Pemda
bisa menyediakan ini,” katanya.
Nofian yang merupakan Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 untuk Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara mengatakan, selain penerangan jalan yang harus dimaksimalkan, jalan sepanjang kawasan wisata juga perlu lebih ditata keindahan dan kebersihannya.
Ia mencontohkan, sepanjang jalan dari Senggigi menuju Malimbu, Nipah, dan Bangsal di Lombok Utara, saat ini masih sangat minim ditemukan toilet umum. Padahal toilet ini merupakan salah satu sarana dasar pendukung pariwisata.
“Kan akan lebih nyaman perjalanan wisatawan. Selama ini kan, maaf saja, masih banyak rombongan wisatawan yang akhirnya numpang di toilet Masjid atau sekolah yang dilintasi, termasuk kalau ada SPBU,” tukasnya.
Nofian mengatakan, jika terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD NTB kelak, hal-hal sederhana namun menjadi yang utama seperti itu yang akan terus disuarakan untuk diperjuangkan.
Jika penerangan jalan sudah maksimal dan sarana toilet banyak tersedia, Nofian sangat yakin, kawasan yang tadinya sepi dan gelap akan tumbuh menjadi lokasi UMKM baru bahkan bisa dikreasikan menjadi spot-spot dan destinasi instagramable baru.
“Apalagi jika di setiap spot itu ditata dan disediakan tempat sampah terpisah, anorganik dan organik. Ini akan sangat mendukung NTB Zero Waste,” katanya.
Dengan konsep seperti itu, papar Nofian, Pemda sebenarnya akan lebih mudah karena yang mengerjakan bisa dengan lintas sektoral misalnya sinergitas Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
