Ketua DPRD Lombok Tengah menghimbau kepada masyarakat untuk berduyun-duyun datang ke Tempat Pemilihan Suara [TPS]. Ahmad Fuaddi meminta agar warga tidak sia-siakan kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta wakilnya baik di DPR Daerah maupun DPR RI Pusat serta DPD.
” Himbaun kepada masyarakat, sebagai warga negara yang baik harus datang TPS menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai Golput,” kata H.Ahmad Fuaddi.
Terhadap perbedaan pilihan, adek bupati Lombok Tengah ini menyebutkan sebagai hal yang biasa dalam proses demokrasi. Perbedaan yang ada hendaklah tidak dijadikan perpecahan, apalagi yang dipilih adalah putra-putri bangsa yang bertujuan sama ingin memajukan Indonesia.
” Pilihan yang berbeda jangan jadikan sebuah hal sebagai pemicu untuk memecah belah. Berbeda dukungan , berbeda pilihan, itu adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi,” imbaunya.
Lebih lanjut, mantan Kades Bodak ini juga menyatakan agar warga tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang berseliweran di media sosial yang belum nyata kebenarannya terkait proses Pemilu. Ia berharap masyarakat bisa menyaring informasi dengan baik, tidak tersulut provokator.
” Kita juga harus jangan serta merta ditelan begitus saja kalau mengenai isu itu. Orang bilang A misalnya, dilihat apa mengarah kepada fitnah, ya ndk usah serta merta kita mau langsung percaya, lalu apalagi mau menyebarkan,” katanya.
Politisi Golkar ini juga berharap warga tidak cepat terpapar dengan informasi hoax tentang Pemilu. Apalagi berkaitan dengan menjelek-jelekkan tokoh atau calon tertentu. Mestinya warga bisa saling memberikan rasa hormat terhadap semua tokoh yang berlaga dalam Pilpres maupun Pileg.
” Dalam agama kita ditekankan untuk membicarakan kebaikan orang. Kalau misalnya mengatahui keburukan orang, jangan dibicarakan. Itu perintah agama.” tambahnya.
Ketua Koni Lombok Tengah itu juga menyatakan sejauh ini menurutnya pelaksanaan pesta demokrasi di Lombok Tengah berjalan lancar dan tanpa hambatan. Adanya rumor yang menyatakan Pemilu kali ini sulit, malah ia membanding dengan Pemilu sebelumnya yang memakai contreng bukan coblos. Toh saat itu, masyarakat bisa mengikutinya.
” Kalau dibandingkan Pemilu beberapa tahun lalu, dengan pola yang seperti ini kan. yang proporsioanal ini kan mulai tahun 2009 dengan tusuk nama. bahkan tahun 2009 itu, itu kalau dibandingkan, itu pakai contreng. Dan peserta pemilu pada saat itu 42, sekarang kan cuma 16 [partai].,” pungkasnya.
