Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar meminta agar petugas PPK di kecamatan melakukan rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg dengan benar dan efektif yang sedang berlangsung saat ini.
Samsul Qomar berharap petugas PPK tidak banyak membuang waktu dengan melayani adanya ketidaksesuian data yang mungkin terjadi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dimana kerapkali C1 KWK menjadi persoalan.
Ia meminta petugas PPK di kecamatan langsung saja membuka C Plano yang menjadi dasar pijakan rekap data.
” Terkait rekapitulasi penghitungan sebaiknya memang langsung membuka C plano agar tidak terjadi pengulangan dan memakan waktu lama. Standarnya kita mau cepat tapi kalau tidak sinkron kan kita ulang hitung lagi itu yang buat lama. Kenapa tidak langsung saja C plano jadi apapun hasilnya ya sudah,” katanya.
Mantan ketua KNPI Lombok Tengah ini juga berharap agar proses Pemilu 2019 ini berlangsung dengan jujur dan adil. Tidak melakukan praktek manipulasi data dan kecurangan yang akan merugikan satu sama lain.
Ia berharap para petugas memegang teguh sumpah sebagai penyelenggara pemilu. Ditengah banyak korban petugas KPPS, pihaknya berharap tidak ditambah lagi dengan berbagai isu yang tidak baik yang berkembang seputar rekapitulasi suara.
” Kalau saya ya berharap pemilu tetap dalam koridor jurdil karena ini proses demokrasi yang harus kita jaga , terhadap kurang lebihnya memang harus di benahi terutama terhadap pemilu serentak yang sudah memakan banyak korban,” katanya.
Meski demikian, pria kerap dipanggil MSQ ini juga mengapresiasi kerja petugas yang tidak banyak terdengar ada upaya kecurangan. Menurutnya, pemilu adalah ajang mencari wakil dan pemimpin sesuai kehendak masyarakat, bukan membeli mereka dan petugasnya.
” Hanya beberapa spanduk beredar yang minta duit dibalikin oleh PPP. Ini merupakan preseden buruk bagi demokrasi dan kejahatan juga. Yang salah ya yg membeli dan di beli. ” tandasnya.
Selanjutnya ia mendesak agar dipisahkan antara Pilpres dan Pileg. Mengingat korban jiwa yang berjatuhan meninggal dunia, baik petugas KPPS maupun aparat.
” Pemerintah harus mengamandemen UU pemilu, apalagi santunan untuk petugas tidak jelas mereka kan punya keluarga. Itu saran untuk KPU untuk bisa di pertimbangkan karena kondisi petugas di bawah yang memprihatinkan,” tandasnya.
