Usai mendampingi Presiden Joko Widodo ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat menyetujui penambahan provinisi di Papua yakni Papua Selatan.
“Sepertinya dari pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penanbahan 2 provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan udah okelah,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10). Dilansir Kantor Berita Politik Rmol.Id
Tito menjelaskan, untuk membahas soal pemekaran provinsi baru ini, dirinya telah bertemu dengan Bupati Merauke Frederikus. Nantinya, Provinsi Papua Selatan bakal mengambil Kabupaten Mappu, Boven Digoel, Asmat dan Kabupaten Marauke yang ada di sebagian Provinsi Papua.
Dengan begitu, kemungkinan akan ada pemekaran daerah tingkat kota untuk memenuhi syarat administratif lima daerah tingkat kabupaten/kota untuk pemekaran provinsi. Untuk itu Merauke akan dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Merauke dan Kota Merauke.
“Kalau ada kota Merauke maka oke. Papua Selatan hampir tidak ada masalah termasuk Gubernur, Pak Lukas Enembe tidak ada masalah,” demikian Tito.
Provinsi Pulau Sumbawa
Sementara itu, Fahri Hamzah kala masih menjadi wakil ketua DPR RI menegaskan perlunya segera dilakukan pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB), Provinsi Pulau Sumbawa. Tujuannya agar pembangunan semakin meluas.
Apalagi, Pulau Sumbawa dikenal memiliki lahan yang luas dan subur yang bagus untuk pertanian juga peternakan.
“Pemekaran provinsi ini bertujuan untuk mengembangkan setiap wilayah di Indonesia agar lebih terkendali dan dikelola dengan sebaik-baiknya,” kata Fahri Hamzah setahun silam dilansir Rmol.ID
Soal kenapa perlu Provinsi Sumbawa? Fahri Hamzah menjelaskan perlunya akselerasi.
“Sebab ada persoalan. Pulau Lombok itu sepertiga dari Pulau Sumbawa. Tapi penduduk Pulau Sumbawa itu sepertiga dari Pulau Lombok,” jelasnya.
Menurutnya, terlalu banyak orang di pulau Lombok dan terlalu sedikit orang di Pulau Sumbawa. Akibatnya pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa ini agak terlambat.
Oleh sebab itu, ia menilai, agar pembangunan lebih merata maka perlu dibentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), untuk melokalisir pembangunan infrastuktur di Sumbawa dan Lombok. Bahkan, ia memperkirakan kalau Lombok akan tumbuh seperti Pulau Bali, pulau jasa di masa depan.
“Sementara Sumbawa, karena tanahnya luas harus masuk ke tanah pertanian, termasuk tanah pertanian tanaman keras. Sumbawa sangat subur. Fokus-fokus ini memerlukan fokus pembangunan di tingkat provinsi supaya kita bisa mengakselerasi,” tambahnya lagi.
Namun hingga saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Belakangan khusus Papua, Jokowi memberikan persetujuan untuk pemekaran provinsi papua selatan dan pemekaran kabupaten dan kota guna pembentukannya
