Jajaran DPD PDI Perjuangan NTB mengaku kecewa dan mengecam cara berpolitik H Husni Djibril.
Pasca tak memperoleh dukungan partai dalam kontestasi Pilkada Sumbawa 2020, Husni yang juga petahana Bupati Sumbawa, justru seolah menyepelekan PDIP.
Husni Djibril yang merupakan kader dan pengurus senior PDI Perjuangan, justru mengumpulkan pengurus dan kader Partai Demokrat di Pendopo Bupati Sumbawa.
Dalam pertemuan yang kemudian dipublis di media massa dan medsos, Husni bahkan memuji-muji partai berlambang Mercy itu sebagai partai yang ikhlas.
Husni pun berjanji akan membesarkan Partai Demokrat ditandai dengan raihan sepuluh kursi di DPRD Sumbawa.
Hal ini tentu membuat DPD PDIP NTB tersinggung dan sangat kecewa.
“Saya selaku kader dan pengurus PDI Perjuangan tersingung dengan apa yang disampaikan Pak Husni,” kata Pengurus DPD PDI Perjuangan NTB H Ruslan Turmuzi, Minggu malam (19/1) di Mataram.
Ruslan menilai Husni Djibril tidak dewasa dalam berpolitik.
Husni sudah mengumpulkan kader-kader dari partai lain di rumah jabatan di luar PDI Perjuangan. Tak ada satupun pengurus PDI Perjuangan yang diundang dalam pertemuan tersebut. Termasuk para anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumbawa.
“Apalagi, hal-hal sensitif yang merupakan rahasia internal partai juga kemudian dibuka kepada partai lain. Ini kan nggak santun. Jangan main-main dengan partai,” tegas anggota DPRD NTB ini.
Ruslan mengaku tak habis pikir dengan cara berpolitik Husni Djibril. Selama ini Husni dibesarkan oleh PDI Perjuangan.
“Sudah memberikan segalanya. Husni sudah dicalonkan sebagai Wakil Gubernur NTB berpasangan dengan HL Serinata pada pilkada NTB 2008. Dia pun menjabat posisi strategis di partai sebagai Sekretaris di tingkat provinsi dalam periode yang sangat lama. Kemudian menjadi Bupati di Sumbawa sejak 2016 setelah diusung PDI Perjuangan,” katanya.
Sejumlah kerabat Husni juga menikmati keberkahan dari partai. Putra Husni kini menjabat sebagai Sekertaris partai di Sumbawa. Juga menjadi anggota DPRD Sumbawa. Sementara saudara kandung Husni juga menjadi anggota DPRD dari PDI Perjuangan.
“Lalu, jika sekarang PDI Perjuangan mengevaluasi Husni sebagai kader partai yang ditugaskan di eksekutif, terutama bagaimana kontribusinya terhadap PDI Perjuangan, tentulah hal tersebut menjadi hal yang teramat lumrah,” katanya.
Sebab, papar Ruslan, PDI Perjuangan tentu bercita-cita menjadi partai yang bertambah besar, yang kian dicintai masyarakat Sumbawa. Ditandai dengan menambah jumlah kursi di DPRD, dan bagaimana menempatkan kader-kader terbaik PDI Perjuangan di Sumbawa jadi anggota legislatif.
“Tapi semuanya ini justru malah terbalik. Itu salah satu yang dievaluasi,” kata Ruslan yang merupakan tim Desk Pilkada 2020 DPD PDI Perjuangan.
Berkaca pada hasil pemilu legislatif 2019, Ruslan mengemukakan bagaimana kontribusi Husni yang tidak signifikan dalam upaya pemenangan partai di Sumbawa.
Ruslan memaparkan, sebelum Husni menjadi Bupati, PDI Perjuangan memiliki enam kursi di DPRD Sumbawa. PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu.
Dan kini, setelah Husni menjadi bupati, kursi PDI Perjuangan juga tetap enam. Catatannya, telah menghilangkan kader-kader partai yang potensial.
Pun dalam perebutan kursi DPR RI Dapil Sumbawa. Tak terlihat kontribusi Husni untuk memenangkan kader PDI Perjuangan dari dapil Pulau Sumbawa.
Alhasil, PDI Perjuangan tidak bisa menempatkan wakil di DPR RI dari sana.
“Lalu Pak Husni berjanji menambah kursi untuk partai lain yang dianggap paling istimewa mendukung Pak Husni. Apakah kami kader PDI Perjuangan akan diam?. Tentu tidak,” tegas Ruslan.
Tak Usung Husni Sesuai Mekanisme Partai
Ruslan mengungkapkan, keputusan PDI Perjuangan yang tidak mencalonkan Husni dalam Pilkada Sumbawa 2020, telah melalui mekanisme partai secara penuh dan utuh.
Husni telah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh DPD PDI Perjuangan pada 28 Desember 2019. Partai pun memberi keistimewaan dan keleluasaan pada Husni untuk menentukan tanggal. Mengingat pada saat bersamaan Husni sedang menjalani pengobatan di Singapura.
Namun, dalam klarifikasi tersebut, Husni tidak mengindahkan hasil evaluasi yang dilakukan partai. Bahkan Husni membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya bersedia dicalonkan sebagai bupati Sumbawa dari PDI Perjuangan manakala berpasangan dengan H Ikhsan Madjid sebagai wakil. Ikhsan kini merupakan Asisten I Pemkab Sumbawa.
Husni juga menyebut secara terang bahwa dirinya tidak bersedia berpasangan dengan kader PKS di Kabupaten Sumbawa.
Tentu saja atas langkah Husni ini, DPD PDI Perjuangan harus mengambil langkah tegas. Sebab, marwah dan wibawa partai harus ditegakkan. Tidak boleh partai diintervensi dan diatur orang-per orang.
“Tapi partai yang mengatur orang per orang. Tidak mau kita. Yang ikut pilkada partai,” tandas Ruslan.
Lantas setelah partai mengambil sikap tegas, lalu muncul pernyataan-pernyataan yang memposisikan diri sebagai figur paling hebat. Lalu menyalahkan pihak lain.
“Tidak begitu cara orang berpoltik. Apalagi Husni saat ini masih menjabat kepala daerah,” tukasnya.
Partai juga saat menyampaikan pengumuman publik terhadap karir politik Husni berikutnya, mengedepankan alasan kemanusiaan.
“Bahwa Husni dalam keadaan sakit. Berkaca empat tahun terakhir memimpin Sumbawa, lebih banyak waktu untuk berobat di luar negeri ketimbang ada di Sumbawa. Padahal, di luar itu, banyak sekali alasan kita,” kata Ruslan.
Dia memberi contoh, bagaimana sebagai petugas partai, Husni tidak pernah berkoordinasi dengan partai. Termasuk memastikan program PDI Perjuangan yang bisa disinkronisasikan dengan program pemerintah daerah. Termasuk merespon dengan memadai kebijakan-kebijakan yang diusulkan partai.
Karena PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu di Sumbawa, maka partai pun ingin memenangkan posisi kepala daerah di Sumbawa dalam pilkada 2020.
“Kalau orang kan gampang kita cari. Yang penting mau membesarkan partai dan punya komitmen,” tandas Ruslan.
Harusnya, dalam merespon keputusan partai, mestinya Husni kata Ruslan berterima kasih, karena partai kini memberikan kesempatan pada kader yang lain. Apalagi Husni dalam kondisi sakit.
“Kalau mau buka-bukaan, banyak hal-hal fatal yang telah terjadi tapi tidak perlu dikemukakan di sini. Saya siap kemukakan di internal partai, bahkan ke tingkat DPP,” tegasnya.