Aksi Demontrasi Jamah NW ke Kantor DPRD NTB. Mereka juga membawa keranda mayat untuk penolak nama bandara
Koresponden Koranmerah [Jumat, 24/1/2020]
Ribuan masyarakat yang sebagian besar merupakan jamaah dan santri ponpes Nahdlatul Wathan menggelar unjukrasa di kantor DPRD NTB, Jum’at (24/1). Aksi ribuan massa ini untuk menuntut dewan segera menerbitkan surat rekomendasi perubahan nama bandara sesuai dengan syarat Permenhub No. 1421 Tahun 2018 tentang perubahan nama bandara dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
Budi Satriyadi dan Irzani dalam orasinya menuntut agar DPRD NTB segera membahas dalam sidang paripurna perubahan nama bandara tersebut dan segera menerbitkan rekomendasi sehingga perubahan nama bandara sesuai dengan syarat dan mekanisme yang telah di tetapkan Kementerian Perhubungan.
“Kami menuntut agar dewan segera memparipurnakan dan mengagendakan perubahan nama bandara ini, secepatnya dan harus menjadi agenda perioritas oleh dewan,” ujar Budi dalam orasinya.
Ribuan massa yang berunjuk rasa akhirnya di temui oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi dan Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir. Gubernur kepada pendemo mengatakan dirinya telah menerbitkan rekomendasi sesuai dengan syarat yang di tentukan dalam Permenhub, sementara saat ini satu rekomendasi yang belum lengkap adalah dari DPRD NTB.
“Saya sebagai gubernur telah mengeluarkan rekomendasi perubahan nama bandara tersebut, dan sekarang menjadi tugas dewan untuk menerbitkan rekomendasi dari DPRD NTB, saya mendukung perubahan nama bandara dan saya berharap secepatnya bisa di eksekusi rekomendasi tersebut,” ujar gubernur.
Sementara Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengatakan perubahan nama bandara akan menjadi perioritas pembahasan di dewan. Iapun menyatakan pembahasan perubahan nama bandara dan rekomendasi dari dewan akan di gelar secepat mungkin,” papar Mori.
Usai mendengar jawaban dari Gubernur dan Mori Hanafi, ribuan massa inipun membubarkan diri dengan tertib. Perubahan nama bandara ini menjadi polemik paska adanya edaran Menhub yang mensyaratkan perubahan nama harus mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat rekomendasi dari gubernur dan dewan.
