Ketua Pemua NW Lombok Tengah, Asrorul Hady menyebut bahwa Gubernur NTB termasuk orang yang suka memberikan harapan palsu alias PHP. Hal ini ia tegaskan saat memberikan keterangan pers terkait belum bisa dieksekusinya nama bandara dari BIL ke ZAM.
Asor merasa geram dengan tindakan gubernur yang bertele-tele bahkan melempar bola panas ini ke DPRD NTB dengan meminta rekomendasi untuk eksekusi.
” Kalau pak gubernur tidak mampu mengeksekusi ini, kekuasaannya sangat besar. Pak Gubernur ini jangan PHP. Dari sekian bulan menyatakan bisa eksekusi sampai hari ini malah menjadi ranah politik yang tidak jelas ujung bolanya kemana,” kata Asror saat memberikan keterangan pers, [27/1/2020] dalam pertemuan dengan para Pemuda Peduli Pembangunan NTB yang berisi para pemuda yang pro dan kontra perubahan nama bandara.
Mantan Kades Aik Mual ini menegaskan mestinya Gubernur tidak menjadikan nama bandara ini menjadi komoditi politik dengan meminta rekomendasi kepada DPRD NTB, Sebaliknya Gubernur bersikap tegas dengan langsung melakukan eksekusi. Karena penolakan nama bandara ini menurutnya, hanyalah soal ketersinggungan.
” Sudahlah ketersinggungan ini tidak perlu dipertontonkan di halayak ramai,” tandasnya.
Sementara itu, ketua Aliansi Bela Pahlawan, Fathurrahman menjelaskan bahwa pihaknya memberikan deadline waktu hingga hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 untuk DPRD NTB memberikan keputusan terhadap SK 1421 tentang perubahan nama bandara itu. ” Yang pertama mari kita hargai pahlawan kita. kedua jangan jadi ajang tarik ulur, lempar sana sini. Ini tidak jelas, kita yang berkonflik,” tandasnya.
Sementara itu, dalam pertemuan bersama ini, Saidin dari pihak yang kontra perubahan nama bandara menegaskan bahwa ada prosedur yang dilanggar dalam penamaan bandara dengan tidak dilibatkannya pemerintah daerah dan para pihak yang terkait. Ia juga menegaskan tidak ada penghinaan pahlawan nasional seperti yang digaungkan saat ini. Bukan berarti menolak nama bandara kemudian menghina pahlawan nasional.
Namun terlepas dari itu semua, ia meminta agar semua pihak bisa duduk bersama untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
” Polemik ini jangan sampai berkepanjangan. jangan sampai mengganggu aktivitas besar di NTB saat ini berupa investasi, pembangunan sirkuit dan sebagainya. Kami sepakat ini segera diakhiri,” pungkasnya.
Sedang koordinator Aliansi Peduli Pembangunan NTB, Bustomi Taefuri menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan audensi dengan semua pihak, dari Bupati, DPRD, Gubernur hingga ke presiden. Agar persoalan ini tuntas.
” Kami akan memaksa untuk bisa dilakukan pertemuan. duduk santai saja para pejabat pembuat keputusan ini untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan ini. bila perlu kita akan sampaikan ke presiden,” pungkasnya.
Pernyataan ini diamini oleh direktur Lombok Tengah Maju [LTM], M.Nasrullah. Pihaknya meminta agar bupati dan gubernur dan angkasa pura bertemu segera memberikan kepastian penamaan bandara ini agar warga tidak menjadi korban.
” Saya berada pada posisi tidak pro dan tidak kontra. Yang jelas kami mendorong polemik ini segera diselesaikan,” pungkasnya.