Dalam Musyawarah Daerah yang digelar, Jumat [28/2], Mantan ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, M.Samsul Qomar alias MSQ terpilih menjadi ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia [APKLI], sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk menaungi para pedagang kaki lima di Lombok Tengah yang kini berjumlah setidaknya ada 15 ribu menurut data disampaikan Samsul Qomar dalam sesi wawancara.
Pria yang juga pengurus DPD Demokrat ini menyebutkan PKL di Lombok Tengah saat ini tidak begitu terurus. MSQ menyebutkan sejauh ini Pemda jalan sendiri dan tidak melibatkan asosiasi dalam menjalan program pemberdayaan. Dampaknya pembagian program tidak merata.
” Pemda ini jalan sendiri, tidak pernah menanggapi usulan usulan atau aspirasi dari asosiasi,” terangnya.
Untuk itu, dalam pelantikan nanti, akan ada MOU dengan Dinas Perindag Loteng terkait program yang berkenaan dengan pedagang kaki lima. APKLI akan membantu Pemda Loteng mengorganisir para PKL agar program yang dilancarkan pemerintah tepat sasaran. Tidak seperti saat ini, masih acak dan random.
” Supaya terukur bantuan pembinaan yang diberikan oleh Pemda itu. Selama ini kannggak tahu kita, mana yang sudah diberikan mana yang belum,” tukas pria yang sudah dua periode jadi wakil rakyat di parlemen Loteng ini.
Oleh karena itu, APKLI memprioritaskan untuk melakukan pendataan secara cermat para PKL. Bahkan mereka akan dibuatkan Kartu Tanda Anggota dengan tujuan bisa memaksimalkan pendampingan.
” Lima belas ribu itu akan kita buatkan KTA,” katanya menguatkan.
Paling prioritas juga kata dia adalah nasib PKL yang ada di lingkar bandara dan KEK Mandalika. Alasan mereka prioritas tak lain karena strategisnya dua destinasi itu. Untuk itu, dia meminta Pemerintah Pusat, Provinis dan Daerah tidak abai terhadap nasib PKL di dua lokasi itu.
” Itu kan performa dan pintu masuk ke daerah. kalau kumuh dan semrawut kan memalukan. yang rugi kan daerah. kita berikan masukan agar mereka benar benar diperhatikan, khususnya lingkar bandara dan KEK Mandalika,” tandas ketua Pemuda Pancasila Loteng ini.
” Yang pasti, pemberdayaan yes, penggusuran no,” pungkasnya.
