Ribut-ribut di internal Forum Kepala Desa Lombok Tengah mendapat perhatian serius dari Pemuda Pancasila Lombok Tengah. Menurut PP, sangat mengejutkan jika gejolak di internal FKD ternyata bermula dari bagi bagi ‘kue’. Ini tentu ibarat buka aurat sendiri sehingga menelanjangi diri sendiri di depan khalayak ramai.
” Polemik dan gaduh FKD Loteng menurut pandangan kami adalah memalukan. Dimana dalam polemik ini terbuka dugaan perbutan fee perjalanan dinas, kia baca di media masa dan online kades kades ini ribut masalah isi perut ternyata, mereka berebut masalah fee kunker. Tentu ini memalukan sebagai masyarakat yg melihat kelakuan ini harus segera diclearkan, ” kata Ketua Pemuda Pancasila Loteng, M.Samsul Qomar.
Pemberitaan tentang tuduhan melalui media dari ketua FKD, Azhar kepada kades Selebung bahwa dia ribut minta ketua FKD mundur karena tidak kebagian fee ini menurut Samsul Qomar adalah tuduhan yang serius, ” karena awalnya yang kita baca kades selebung meminta ketuanya Azhar kades mekar sari mundur karena tak becus memimpin FKD kok malah terbuka ada fee ada kunker sampai disebutkan jumlahnya ada yang Rp.5,5 juta ada yang Rp.8 juta segala,” teranganya.
Terkuaknya ke publik tentang bagi bagi fee ini adalah informasi dan sikap konyol dan kekanak kanakan dari Kades Mekar Sari selaku ketua FKD dan Kades Selebung. Untuk itu mantan ketua Komisi II DPRD Loteng ini meminta agar bisa diselesaikan secara hukum. Dia juga meminta pihak terkait APH dan Inspektorat untuk turun tangan melakukan audit. Keduanya bisa sama sama melapor sehingga nanti akan ketahuan siapa yang salah dan benar.
” Jadi silahkan sama sama buktikan siapa yg salah siapa yang benar bila perlu dua duanya saling lapor nanti polisi yang menguji di penyidikan jangan perang opini di media, generasi muda kita jadi ketawa baca berita dan media sosial kades kelai gara gara fee atau tidak puas,” pungkas ketua APKLI Loteng ini.
