Koresponden Koranmerah.com

Kaburnya pasien corona dari ruang isolasi RSUD Praya semakin memperparah kepanikan publik terhadap penyebaran virus asal China itu. Sejumlah kalangan menuduh pihak RSUD Praya teledor sehingga menyebabkan pasien yang mestinya dalam kondisi pengawasan ketat namun berhasil melarikan diri.

” Terkait kaburnya pasien 223 LS asal penujak di RSUD Praya, sangat kami sesalkan karena ini bisa sangat membahayakan orang lain. Keteledoran ini jangan lagi terulang, jadi yang teledor ini Pemda karena setau saya kesepakatan gugus tugas Covid 19 yang di isolasi di RS itu yang dengan keluhan dan penyakit penyerta bukan yang orang tanpa gejala [OTG]. Jadi ini kesalahan fatal karena tidak sesuai protap,” kata Ketua MPC Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar.

Pria yang kerab dipanggil MSQ ini mendesak lokasi karantina yakni salah satunya Eks Aerotel Praya. Selain itu ia juga menyebutkan gedung BLK Praya dan Praya Tengah yang saat ini kondisi kosong yang bisa dimamfaatkan untuk lokasi karantina.

” Untuk itu sekali lagi Pemda harus segera menyelesaikan lokasi karantina karena hasil reaktif untuk Lombok Tengah semakin bertambah, ini berbahaya kalau tidak segera karena sifatnya sudah darurat, jangan terlalu banyak mikir selesaikan lokasi isolasi dan karantina,” kata mantan Ketua KNPI Lombok Tengah ini.

BACA JUGA:

Detik Detik Ditemukannya Pasien Corona Yang Kabur Dari RSUD Praya

Sementara itu, terkait bantuan bantuan baik masker dan sembako sejauh ini MSQ menilai belum maksimal dan terkesan asal sudah. Tidak merata dan masker yang diberikan tidak standar hanya kain biasa.

” Begitu juga sembako kita ingatkan untuk mencontoh JPS pemprov, berasnya standar Bulog, jangan sampai asal asalan, mumpung belum disebar ke masyarakat kami warning jangan sampai jadi temuan nanti, ikuti arahan Bulog kwalitas beras di perhatikan jangan asal ngasi bantuan ini tentang manusia bukan mau ngasi makan sapi, harus sesuai standar dan mutu serta kwalitas yang baik,” terang mantan ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah ini.

Selain itu MSQ juga menyatakan Tim Satgas Covid 19 bentukan Pemuda Pancasila Lombok Tengah akan mengawasi terus proses penggunaan anggaran covid 19 oleh Pemda Loteng yang mencapai Rp.59,4 Milliar agar tepat sasaran.

” Kita dukung kerja kerja kemanusiaan Pemda, tapi tetap kita awasi karena menggunakan uang rakyat, kewajiban kita untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada bupati dan gugus tugas agar bisa mendapatkan jalan keluar,” tandasnya.