Ratusan Mahasiswa dan Pemuda di Kabupaten Lombok Timur turun ke jalan menolak keberadan toko ritel modern beroperasi di kabupaten itu, [16/7/2020].
Aliansi BEM Dan OKP Se-Lotim ini diantaranya, Himmah NW Lotim, LMND Lotim, BEM UGR, BEM FE UGR, Gempar UGR, Dema NW Anjani, STMIK Anjani, RKM Toya, Laskar Embun Surya, Sinar Gema Lestai, GPMA, BEM IAIH Pancor, BEM STIA,UKM Kewirausahaan, IMM, Forum Mahasiswa Danger, Garda Solidaritas Tembek Putik dan turut serta sejumlah warga.
Dalam aksi di depan Kantor Bupati dan DPRD Lotim ini, massa menyampaikan setidaknya 8 poin terkait penolakan mereka terhadap keberadaan ritel di Lombok Timur.
” Menolak penambahan ritel Moderen Di lotim dan mendesak Pemkab Lotim mengkaji ulang jarak Alfamart dan Indomaret di Lotim. Karena, itu bisa mempengaruhi pedagang- pedagang kecil, ” kata Kordum Lalu Makwil Jayadi.
Selain itu, massa juga mendesak Bupati Lotim dan DPRD menyatakan sikap untuk membuat Perbup untuk tidak mengizinkan ritel modern di Lotim. Tidak hanya itu, terkait penyaluran CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat.
” Mendesak Pemkab bongkar paksa Alfamart dan Indomaret yang tidak memiliki izin, yang belum disahkan tetapi bangunan sudah dibangun,” tandasnya.
Ketua Dema UNW Selagus Kader Himmah NW Lotim, Candra Yudistia menyayangkan keluarkanya perluasan izin Ritel Modern 240/303/PM/06/2020 yang diterbitkan oleh kadis PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lotim. Pemerintah diminta harus mengkaji terbitnya izin ritel modern sebayak 30 titik yang dinilai bakal mematikan UMKM.
” Apakah dengan adanya Ritel Moderen ini bisa meningkatkan usaha kecil menengah milik warga atau justru sebaliknya. dan kita sedang diberikan pelajaran oleh kepala daerah kita degan memberikan harapan palsu kepada masyarat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Muksin yang menemui massa aksi menjelaskan, tidak bisa membendung investasi yang sudah masuk ke Lotim. Ada sinergitas antara investor dengan masyarakat yang ingin memasukkan produk olahan lokal ke ritel moderen.
Ritel moderen ini, kata dia akan banyak menampung sumber daya manusia, pendapatan asli daerah, dan tentunya produk olahan lokal seperti yang diinginkan Bupati.
“Kita tidak bisa membendung investor masuk karena itu perintah dari Provinsi. Ritel modern ini juga banyak menampung pekerja lokal yang gajinya di atas UMR,” terang Muksin.
