Koresponden Koranmerah (19/4/2018)
Pansus 1 DPRD Lombok tengah,NTB yang membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Lombok Tengah tahun 2018 hari ini,Kamis (19/4) turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh para kepala OPD di lingkup pemda Lombok Tengah.Memimpin cek lapangan ini Ketua Pansus Humaidi dan Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Tengah,Samsul Qomar.
Pansus menelusuri sejumlah proyek dan program yang sedang dilakukan oleh pemda.pertama pansus mengecek Balai benih Ikan di Desa Pemepek Kecamatan Pringgerate.disana dewan menemukan masih belum optimalnya pembenihan yang dilakukan oleh pengelola BBI.target PAD pun dinilai dewan masih rendah.hanya 48 juta.menurut dewan jumlah tersebut belum memenuhi standar PAD jika dibandingkan dengan luasan areal sejumlah 2,8 Ha.
Selain itu temuan yang paling mengejutkan adalah Lesehan Maiq Meres yang ada diareal BBI tersebut yang katanya dipihak ketigakan,namun ternyata tidak ada PAD yang masuk.kondisi lesehan tersebut juga terlihat tidak terurus.
Dewan menanyakan kepada seorang pengelola ditempat itu.jawabannya pun mengejutkan.
“Dibuka kalau ada pak bupati kesini,atau rapat SKPD.”jawab Asrin.
Ketua Pansus Humaidi menyebutkan dalam keterangan OPD terkait yakni Dinas Kelautan dan perikanan,ada PAD sekitar 25 juta pertahun dari lesehan maiq meres tersebut.
“Kita ingin melihat kondisi lesehan yang katanya dipihak ketigakan.katanya ada PAD Rp 25 juta,tapi tidak masuk ke Kas Daerah.”terang Politisi PKS ini.
Selain itu dewan juga mengunjungi BBI gerunung.disana dewan mengecek kondisi Pembenihan Ikan.dewan meminta pemerintah terus meningkatkan produksi dan kualitas produksi ikan.Selama ini dalam kurun waktu setahun Balai Benih Ikan bisa membenih ikan mencapai 48 ribu bibit ikan.ada 3 jenis ikan yang dibudidayakan yakni karper,nila dan lele.
