Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono [HBK] saat foto bersama ketua dan sekretaris Gerindra NTB dan calon bupati KLU, Johan Syamsu
Berita tentang adanya sejumlah kader Partai Gerindra yang loncat gerbong mendukung pasangan lain di Pilkada KLU langsung disikapi Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, SE (HBK).
HBK menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan kepada siapapun, untuk menentukan pilihan politiknya diluar keputusan politik yang telah diambil Partai Gerindra.
“Tapi sebaiknya, jangan mengklaim atau mengaku-ngaku dirinya sebagai kader Partai Gerindra, apabila kemudian tidak bisa loyal dengan keputusan akhir yang telah diambil Partai Gerindra,” tegas HBK, Senin (02/11).
Sebelumnya ramai diberitakan gerbong dan keluarga besar Wakil Bupati KLU, H Sarifudin mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wabup KLU, Najmul Akhyar–Suardi (NADI) dengan Nomor Urut-2.
Pernyataan dukungan disampaikan di rumah kediaman orang tua Sarifudin di Dusun Lokokrangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Jumat (30/10).
Terkait hal tersebut HBK menegaskan, setiap orang memiliki hak yang dijamin oleh Undang-undang untuk menentukan pilihan politiknya secara bebas.
“Partai Gerindra memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menentukan pilihan politiknya di Pilkada KLU 2020 ini, sesuai dengan hati nuraninya masing2 dan itu dijamin oleh Undang-Undang. Jadi adalah hal yang biasa, wajar, dan sah2 saja apabila kemudian antara satu orang dengan yang lainnya berbeda dalam pilihan politik,” tandasnya
Namun demikian, HBK kembali menegaskan bahwa Partai Gerindra dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah mengambil keputusan final untuk mengusung dan mendukung pasangan Djohan Syamsu-Danny K. Febrianto atau yang dikenal dengan pasangan Joda Akbar di Pilkada KLU 2020.
“Jadi, saya berharap tidak ada lagilah orang atau kelompok orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai kader Partai Gerindra, tapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan jadi diri sebagai kader Partai Gerindra”, katanya.
Menurutnya, sebagai Partai politik yang terbuka, dinamis, dan modern, Partai Gerindra memahami betul bahwa keputusan apapun yang telah diambil pastinya tidak akan memuaskan semua kader yang ada, tapi AD/ART Partai telah mengatur kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh segenap kader Partai.
AD/ART Partai telah dengan sangat jelas mengatur bahwa kader yang tidak loyal atau mbalelo akan diberikan tindakan yang sangat tegas.
Ia mengibaratkan, Pilkada ini adalah salah satu ujian dari pada komitmen dan kesetiaan seorang kader Partai dalam memperjuangkan kepentingan, agenda-agenda, dan kehormatan Partainya.
“Saya pastikan kepada mereka yang tidak segaris dengan kebijakan Partai akan menghadapi sanksi yang sangat berat, mulai dari teguran keras sampai dengan pemecatan,” sambung HBK.
HBK menekankan, bagi kader Partai yang tidak loyal, melawan dan tidak lagi sejalan dengan keputusan Partai, maka tanpa ada keraguan sedikitpun, Partai akan melakukan tindakan yang tegas. Bisa berupa peringatan keras, atau pemecatan dari keanggotaan Partai.
“Untuk membesarkan Partai ini, kita butuh kader2 yang loyal serta memiliki integritas yang tinggi. Dan kepada mereka2 yang tidak sanggup untuk menjaga dan mempertahankan komitmen dirinya dengan perjuangan Partai, maka kami persilahkan untuk mengundurkan diri bahkan keluar dari keanggotaan Partai, sederhana saja tapi nggak usah lagi membawa-bawa nama Partai Gerindra,” pungkas HBK.
