Oleh: Ketua Pemuda Pancasila Loteng, M.Samsul Qomar.
Menanggapi statemen Gubernur NTB terkait kegaduhan akan sengketa lahan mandalika untuk sirkuit MotoGP sangat lucu dan tidak beralasan.
Saya menilai pernyataan gaduh itu bukan dari pemilik tapi dari pak Gubernur sendiri, masyarakat hanya menuntut hak saja tidak ada yg lebih.
Hak yang saya maksud adalah sesuai dengan hasil apresial independent bahwa harga kisaran untuk lahan motoGP antara Rp.90 sampai Rp.100 juta per are, jadi kalau si A memiliki lahan 1,5 hektare kalau di bayar sesuai apresial maka jelas akan berjumlah belasan miliar.
Sehingga apa yang di ungkapkan pak Gub terkait keinginan warga sangat tidak beralasan dan mengada ada .
Silahkan pak Gub hitung saja kalau tanah warga belasan hektare masak dibayar ratusan juta wah ini kan aneh, lalu mengkambinghitamkan calo mana ada urusan tanah ITDC sama calo, nanti jadi lucu broker ketemu broker ya ga akan bisa nyambung kalau begini.
Untuk itu, PP mengingatkan kepada pemprov dan tim untuk bertindak netral dalam hal ini jangan seolah olah membela ITDC padahal BUMN itu hadir untuk mejehateraan rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat. Jelas kalau itu jadi tak perlu mencari kambing hitam calo ini itu namanya membangun opini di luar konteks. Warga masyarakat hanya ingin segera selesai proses lahannya dan bisa menikmati moto GP.
Jika ini berlarut larut maka tidak heran kalan penyelenggaraan race untuk 2021 masih dalam ketidakpastian dan keraguan.
Ayo pak gub kita kembali ke subtantif kita fokus benahi KEK katanya skala prioritas malah super prioritas masak untuk rakyat tidak peiorotas ini menyalahi sila ke 5 keadilan sosial, sebagai pemimpin pak Gub tidak semestinya bersuara untuk melemahkan warga seolah olah warga ini
Mengganggu pemerintah, kita semua pro pembangunan dan tidak anti pariwisata tapi tidak dengan mengabaikan rasa keadilan. Kembalilah pada tugas seorang pemimpin yakni berdiri pada kepwntingan rakyat jangan malah pada kepentingan coororate kan ini tidak menarik jika terus terusan begini masyarakat NTB akan mencatat keberpihakan ini jika saja pak gubernur tidak berdiri untuk kepentingan masyarakat.
