Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar menilai pembentukan dan proses mediasi yang dilakukan oleh tim sengketa lahan MotoGP yang di lakukan beberapa kali terakhir di Hotel D Max Beberapa waktu lalu hanya akal akalan saja.
” Buktinya, hasil dari verifikasi dan mediasi tersebut hingga saat ini belum ada malah hilang sama sekali, seolah olah proses itu hanya upaya intimdasi kepada pemilik lahan bukan verifikasi kalau verifiakasi ya mana hasilnya kok tidak ada sampai saat ini,” katanya dalam rilis yang diterima koranmerah.com hari ini, Minggu [15/11/2020].
Melihat kondisi ini, wajar pemilik merasa curiga ini hanya upaya permainan ITDC. Apalagi menurut pria yang kerab dipanggil MSQ ini, diketahui tim ini tidak di biayai secara independen oleh APBD.
” Sementara, besok senin 16/11 kami mendengar ada kabar penmbersihan lahan tahap ke II dan yang akan di clearing itu yang masuk verifikasi kemarin, belum ada hasil kok main gusur saja apa ini tidak aneh bin ajaib dan membodohi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, untuk hal ini sangat tidak baik, proses sedang jalan harusnya tidak ada yang boleh menyentuh tanah rakyat tunggu dulu sampai prosesnya selesai, tim itu segera keluarkan hasil verifikasinya, tidak lantas disembunyikan.
” Pihak kami juga menolak sebutan warga pengklaim, jadi tidak ada warga pengklaim karena mereka menguasai objek dan memiliki alas hak berupa sporadik, justru yang mengklaim ini ITDC karena asal
Muasal HPL atas tanah mereka tidak berani buka bukaan dan saya yakin tidak ada. Untuk itu, kami akan menunggu ITDC menggugat pemilik yang sampai saat ini menguasai lahan dan mendiami lokasi tanahnya sebagai tempat tinggal turun temurun, ” jelas mantan ketua Komisi II DPRD Loteng itu.
Lebih lanjut pihaknya memberikan warning ITDC dan pemprov serta tim untuk tidak arogan, jalankan rekomendasi Komnas HAM jangan ambil cara cara paksa cara kuno yang tidak elok dan menindas rakyat kecil. Jangan paksa masyarakat melawan dengan darah karena tidak di berikan keadilan atas haknya , harusnya sebagai proyek super prioritas pemerintah lebih mengutamakan rakyatnya daripada uang atau sirkuit yang hanya jalan penghubung antar hotel ini.
” Tidak ada yang lebih berguna dan luar biasa dari keadilan dan kemakmuran rakyat itu harus di kedepankan bukan proyeknya .Bukankah proyek hadir untuk kemakmuran masyarakat kalau untuk menderita lebih baik tidak usah ada proyek segala,” tandasnya.
