Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pembela Rakyat (AMPERA) NTB, Senin (15/3) menggelar unjukrasa di depan Kantor Pos (PT Pos Indonesia) Cabang Mataram di jalan Sriwijaya Kota Mataram.
Massa aksi mempertanyakan status Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Ari Garmono, yang disebut-sebut masih aktif sebagai pegawai di Kantor Pos Mataram.
“Kami mendesak Kepala Kantor Pos Mataram untuk bertindak terkait pegawai di Kantor Pos yang merangkap jabatan sebagai Ketua BPPD NTB ini,” ujar Koordinatir aksi, Kusnadi Unying.
Ia menegaskan, selain berpotensi melanggar aturan, rangkap jabatan pegawai pos dan Ketua BPPD NTB, dikhawatirkan membuat kinerja promosi pariwisata NTB jadi terhambat.
“Sebagai pegawai Pos, Ari Garmono ini masih wajib absen di Kantor Pos, jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Lalu bagaimana bisa mempromosikan pariwisata NTB?. Kami tidak mau pariwisata kita dikorbankan, Kepala Kantor Pos Mataram harus bertindak tegas,” katanya.
Massa aksi ditemui perwakilan Kantor Pos Mataram, Ade Heriyanto. Ade membenarkan bahwa Ari Garmono masih aktif sebagai pegawai di Kantor Pos Mataram. Namun, ia tak bisa langsung menanggapi permintaan massa aksi karena Kepala Kantor Pos Mataram sedang tidak berada di tempat.
“Memang benar (Ari Garmono) pegawai di sini. Tetapi soal dia jadi Ketua BPPD NTB kami tidak tahu menahu. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan, karena Kepala Kantor Pos sedang tidak berada di tempat,” ujar Ade.
Ade sempat meminta massa aksi untuk menunjukan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ari Garmono sebagai Ketua BPPD NTB. Hal ini sempat membuat situasi sedikit memanas.
Massa aksi meminta agar pihak Kantor Pos Mataram pro-aktif menelusuri soal jabatan Aro Garmono sebagai Ketua BPPD NTB. Termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata NTB dan Pemprov NTB.
“Kami datang kemari, karena informasi soal Ketua BPPD NTB ini sudah viral di media massa. Harusnya Kantor Pos pro-aktif, bukan meminta SK ke kami. Kepala Pos harus tanyakan dan telusuri, koordinasi dengan Dispar NTB dan Pemprov yang menerbitkan SK,” kata Koordinator aksi Kusnadi Unying.
Tak puas dengan jawaban perwakilan Kantor Pos Mataram, massa Ampera NTB menegaskan akan menggelar aksi serupa untuk meminta kejelasan masalah ini kepada Kepala Kantor Pos Mataram.
“Kami akan datang lagi. Kami meminta Kepala Kantor Pos menyikapi masalah ini, jangan sampai pariwisata NTB dikorbankan karena Ketua BPPD adalah pegawai pos. Kepala Kantor Pos harus menindak anak buahnya ,” tegasnya.
Dijumpai usai unjukrasa, Kusnadi Unying mengatakan, dengan munculnya pegawai Kantor Pos Mataram sebagai Ketua BPPD NTB maka patut diduga ada yang tidak beres dalam proses pemilihan anggota BPPD NTB.
“Rangkap jabatan ini tentu tidak boleh dilakukan karena akan merugikan. Jadi kebijakan terkait hal ini harus ditegakkan dan tidak boleh ada oknum yang diuntungkan namun akan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat NTB,” tegasnya.
Usai unjukrasa di Kantor Pos Mataram, massa Ampera NTB bergerak ke Kantor Dinas Pariwisata NTB di jalan Langko, Kota Mataram.
Koordinator aksi Kusuma Wardana meminta Dinas Pariwisata NTB untuk menglarifikasi terkait kepengurusan BPPD NTB, di mana Ketuanya ternyata masih aktif sebagai pegawai BUMN di Kantor Pos Mataram.
“Kami mendesak Dispar NTB untuk menjelaskan masalah ini,” tegas Kusuma Wardana.
Menurut dia, BPPD NTB sudah empat kali dirombak kepengurusannya selama 1 periode ini. Hal ini menunjukan ada yang tidak beres di lembaga promosi pariwisata itu.
“Di saat pariwisata sedang lesu, kami sangat sayangkan mengapa justru kepungurusan BPPD NTB ini terkesan main-main. Apalagi Ketuanya pegawai kantor Pos,” ujarnya.
Dalam aksi di Kantor Dinas Pariwisata NTB, massa aksi ditemui sejumlah pegawai Dispar NTB karena Kepala Dinas sedang tidak berada di tempat.
Sementara itu, dikonfirmasi terkait unjukrasa tersebut, Ketua BPPD NTB Ari Garmono menjawab santai, dan seolah tidak bermasalah.
Ari mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan Ampera NTB dan sudah clear masalahnya.
“Ini dari Ampera kah? Saya sudah dialog sama mereka, sudah ajak kolaborasi,” katanya melalui pesan singkat.
Ari Garmono menekankan, pihak Kantor Pos Mataram juga tidak bisa mengintervensi kebijakan Pemprov NTB. Apalagi, tambahnya, dirinya bukan pengurus partai atau pun pejabat struktural.
“Kemudian sebuah BUMN tidak punya kewenangan apapun untuk mengintervensi kebijakan pemerintah. Terakhir, saya bukan pengurus partai politik atau pejabat struktural,” katanya.
Terkait kolaborasi yang ditawarkan ke Ampera NTB, Ari menjelaskan, BPPD NTB akan melakukan pendampingan kepariwisataan.
“Ya tentu (kolaborasi) nggak jauh-jauh dari soal Pariwisata. Koordinatornya orang Montong Ajan. Di sana kan ada bendungan Pengge, air terjun Rumeneng, sama kalau tidak salah ada gua karst. Kita siap melakukan pendampingan wisata di sana,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Moh Faozal mengatakan, pihaknya sedang tak berada di kantor saat unjukrasa dilakukan.
“Saya hari ini di kantor Bupati Lombok Tengah dari pagi, kemudian mendampingi anggota penentu kebijakan BPPD NTB diterima Pak Gubernur,” katanya.
Soal komposisi anggota BPPD NTB, Faozal menegaskan, semua sudah dilakukan sesuai prosedur.
“Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan anggota penentu kebijakan BPPD itu ada aturan yang diikuti. Ada Pergubnya juga,” katanya. (*)
